Parigi Moutong, seruanrakyat.online–Masyarakat nelayan yang tergabung dalam Koalisi Nelayan Parigi menggelar unjuk rasa mendesak Bupati Parigi Moutong (Parimo) H.erwin Burase, segera menghentikan Aktivitas Survei Minyak dan Gas (Migas) yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan China Oilfield Services Limited (COSL) di perairan Teluk Tomini.
Pantauan media ini, ratusan masyarakat nelayan mendatangi kantor bupati dengan membentang sejumlah kartun dengan berbagai macam narasi penolakan survei cadangan migas yang ada di wilayah perairan teluk tomini.
Hal itu diungkapkan Koordinator Lapangan (Korlap) Nasar Pakaya, saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati, Senin 22 Desember 2025.
Dalam orasinya, Nasar menyampaikan tiga tuntutan, yaitu penolakan survei migas yang dilakukan oleh China Oilfield Services Limited (COSL) di perairan Teluk Tomini segera dihentikan oleh Bupati Parimo.
Menurutnya, survei yang dilakukan oleh perusahaan tersebut hanya menguntungkan pejabat tertentu dan warga asing.
Selain menguntungkan para pejabat, kata ia, keberadaan survei seismik ini justru mengganggu mata pencaharian masyarakat nelayan, yang sudah puluhan tahun bergantung hidup dari hasil laut.
Kemudian tuntutan kedua, Nasar mendesak agar Bupati Parimo segera menghentikan aktivitas survei yang dilakukan oleh perusahaan COSL, karena perairan teluk tomini bukan hanya dikuasai Provinsi Sulawesi Tengah, melainkan lima Provinsi tetangga, Yakni, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulteng.
“Tuntutan ke tiga, Pak Bupati harus memastikan 61 rumpon nelayan yang sudah diputuskan secepatnya dilakukan ganti rugi oleh pihak perusahaan,”terangnya.
Ia juga menegaskan, agar Pemda Parimo segera mengambil langkah tegas sebelum di kuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Cukup hutan digunduli akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), jangan laut di korban hanya karena ambisi, yang berdampak pada masyarakat nelayan yang sudah puluhan tahun hidup dari hasil laut,” sebutnya.
Kemudian, Ketua Koalisi Nelayan Parigi Moutong Julfikar Zamardin, menjelaskan, keberadaan survei migas di perairan Parigi Moutong sangat mengganggu masyarakat nelayan.
“Survei migas ini kurang lebih 40 hari, berarti akan ada ketambahan tingkat pengangguran di Parimo, karena ada puluhan pengusaha kapal pasti mandek, bayangkan saja kalau satu kapal itu mampu mempekerjakan 30 orang, di kali 10 kapal berarti ada ratusan pengangguran yang bertambah,” bebernya.
Zulfikar menambahkan, pemerintah daerah secepatnya mencari solusi, untuk menghentikan aktivitas survei seismik 3D di perairan Teluk Tomini koleh perusahaan COSL.
“Apabila hal tersebut tidak di indahkan Pemda parimo, maka akan ada ratusan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dengan tingkat pengangguran terbuka,” pungkasnya.
