Seruanrakyat.online, Parigi Moutong– Setelah pemanggilan kedua kali, akhirnya Kepala Dinas Kesehatan Ellen, bersedia hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
Pemanggilan Kadinkes masih terkait rapid antigen bantuan provinsi yang dijadikan berbayar oleh Dinas Kesehatan saat Seleksi Kompentensi Dasar CPNS beberapa waktu lalu.
Pantauan media ini, Selasa (19/01/21) RDP tersebut, tidak hanya dihadiri Dinas Kesehatan, tetapi juga Badan Kepegawaian Sumberdaya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat.
Saat RDP berlangsung, Ellen Nelwan bahkan hadir tanpa membawa data yang valid, itu terlihat dari penjelasanya yang tidak mampu menyebutkan angka atau jumlah yang pasti.
Jawaban Ellen juga membuat bingung anggota DPRD, karena menurutnya kebijakan itu bukan perintahnya tetapi ulah bawahan.
Hal itu, sontak mendapat interupsi dari anggota komisi IV Fadli, menurutnya penjelasan Kadinkes tidak sesuai dengan penjelasan Kabid P2P dalam RDP sebelumnya.
Kata Fadli, dalam RDP sebelumnya terungkap, penetapan tarif rapid antigen berdasarkan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan.
” Tetapi hari ini ibu Ellen Nelwan bilang kalau kegiatan rapid berbayar itu dilakukan oleh bawahan,” bebernya.
Fadli juga meminta penjelasan, alasan Dinkes tidak melibatkan petugas vaksinator dari Puskesmas, tapi jawaban Ellen terkesan bertele-tele.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Ahmad Saiful juga diminta menjelaskan keterlibatanya dalam persoalan kebijakan rapid Antigen berbayar.
Saiful membenarkan, empat hari sebelum kegiatan SKD CPNS dan PPPK dilakukan, Kadinkes datang berdiskusi di ruang kerjanya.
“Sebelum BKPSDM melayangkan surat resmi pada 27 Oktober 2021, sempat ada komunikasi Ellen dengan saya secara lisan di ruang kerja saya,” ungkapnya.
Saiful mengatakan, pihaknya memang meminta bantuan pada Kepala Dinas Kesehatan, sesuai syarat Panitia Seleksi Nasional.
“Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut harus dilakukan rapid, ada pun tehnisnya itu Kadis Kesehatan Ellen Nelwan yang lebih tahu,” terangnya.
Lanjutnya, berdasarkan informasi saat itu ada 6000 keping bantuan alat rapid tes di Dinas Kesehatan.
Sehingga kata Saiful, ada pembahasan rapid itu akan berbayar dengan nilai Rp100 ribu, namun pihaknya sempat membuat penawaran untuk digratiskan, namun saat itu Ellen mengatakan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada petugas kesehatan,” pungkasnya
