Seruanrakyat.online, Parigi Moutong– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan pengkajian kembali terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2024 yang lebih cenderung pada sektor pariwisata.
Pantau media ini, Rabu (09/08). Ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto menjelaskan, mengingat masa jabatan Kepala Daerah Parimo yang akan berakhir pada Oktober 2023, perlu di siapakan rancangan RPJP maupun RPJMD, dan membicarakan asumsi Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024, dan sasaran program keuangan kedepannya.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Banggar Mohammad Fadli, menuturkan terkait dengan arah kebijakan baik itu ekonomi dan keuangan yang tertuang dalam KUA PPAS.
“RPJMD kita akan berakhir di Oktober tahun ini, artinya bahwa adapun rencana yang telah di inisiasi pihak TAPD sebagai arah kebijakan APBD tahun 2024, tentunya masih menitikberatkan pada sektor pariwisata, ” ujarnya.
Selain itu, kata ia, pihaknya secara pribadi tidak lagi sependapat dengan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang memprioritaskan pembangunan investasi di bidang pariwisata.
” Karena investasi tersebut sudah pernah kita lakukan pada periode RPJMD di KUA sebelumnya dengan besaran alokasi anggaran setiap tahun di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispora) tetapi tidak memberikan dampak terhadap peningkatkan PAD, “sebutnya.
Menurutnya, arah Kebijakan Umum Anggaran di tahun 2024 lebih pada penuntasan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan pertumbuhan ekonomi itu lebih ke sektor pertanian dan perikanan.
Menanggapi pernyataan fadli, hal yang sama juga di jelaskan Anggota Legislatif (Anleg) Sutoyo, seblum ditetapkan platform anggaran harus di tuntaskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menjadi arah pembangunan Parigi Moutong.
“Sejak berdirinya Kabupaten Parimo saudaran umumnya ada di sektor pariwisata, yang menguras banyak anggaran, karena hampir semua arah pembangunan di fokuskan pada pariwisata,” ungkapnya.
Lanjut ia, daerah geografis Parimo berbeda dengan Tojo Una-Una-Una. Sehingga, kebijakan anggaran yang di fokuskan ke pariwisata untuk peningkatan ekonomi sangatlah sulit. Pasalnya, terdapat beberapa syarat yaitu, terdapat sumber saya alam yang bisa di andalkan, aksesibilitas,adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langkah dan penunjang sarana prasarana untuk melayani para wisatawan.
Ia menambahkan, dari empat syarat itu tidak semunya mencukupi. Padahal, menurutnya kalau berbicara arah kebijakan pembangunan harusnya lebih pada sektor pertanian dan perikanan.
“Sebelumnya di rapat laporan realisasi anggaran tahun 2023, di Komisi III terkait pembangunan fisik dan non fisik terdapat keluh kesah dari di beberapa dinas, yang mengeluh tidak ada duit,” pungkasnya.
