Seruanrakyat.online, Parigi Moutong-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutog (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah, melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan tahun 2023.
Hal itu diungkapkan Sekertaris Banggar Alfred Tonggiro di dampingi Ketua Sayutin Budianto dan Wakil II DPRD Faizan Badja dan hadiri Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai, di ruang rapat paripurna Selasa 19 September 2023.
Dalam Laporanya, Alfred menjelaskan, secara garis besar Raperda APBD Perubahan tentunya akan menjadi acuan dalam kemajuan perubahan masyarakat Parimo.
Selain itu kata ia, sebelumnya penjelasan Bupati terkait subtasnsi pokok dari Raperda APBD Perubahan yaitu, memuat terkait struktur pendapatan, kebijakan belanja dan pembiayaan, masing-masing fraksi di DPRD telah menyetujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
Ia menyebutkan, tidak hanya menyetujui, dari masing-masing fraksi di DPRD juga telah memberikan masukan serta meminta kejelasan dan pernyataan melalui padangan umum Fraksi.
“Kemudian ditanggapi dan dijawab oleh pemerintah Daerah melalui jawaban Bupati atas hal tersebut,”ujarnya.
Menurutnya, Banggar telah melakukan tugasnya dalam pembahasan Raperda APBD-P tahun 2023, dengan melibatkan TAPD.
Ia menuturkan, setelah melakukan pembahasa itu terdapat sikap akhir dari masing-masing Fraksi yang secra subtansi telah menerima dan menyetujui untuk di sepakati bersama-sama sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusuan Raperda APBD-P 2023 yang sebelumnya telah dilakukan pembahasan.
Alfred juga menggambarkan, dalam struktur APBD Perubahan 2023, rencana pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp1 triliun 704 miliar lebih, setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp1.714 terliun lebih.
“Atau meningkat Rp10 miliar 827 lebih,” ungkapnya.
Rencana Pendapatan Daerah yang terdiri dari PAD sebelum perubahan dialokasi Rp142.315 miliar, setelah perubahan diproyeksikan Rp137.185 miliar. Atau mengalami penurunan mencapai Rp 5 miliar lebih.
Lanjut dia, untuk pendapatan transfer sebelum perubahan dialokasikan Rp1 triliun 558 miliar lebih, setelah perubahan diproyeksikan Rp1 triliun 574 miliar lebih. Atau meningkat Rp15 miliar 928 juta lebih.
Lain-lain PAD yang sah sebelum perubahan Rp3 miliar 9 juta lebih setelah perubahan diproyeksikanRp 3 miliar 47 juta lebih atau mengalami perubahan Rp28 juta.
Sementara untuk rencana belanja daerah mengalami perubahan anggaran sebesar Rp1 triliun 732 miliar lebih, pada perubahan anggaran direncanakan Rp1 triliun 806 miliar lebih.
Belanja operasi sebelum perubahan anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp1 triliun 201 miliar lebih, pada perubahan anggaran direncanakan Rp1 triliun 243 miliar lebih, atau mengalami kenaikan Rp41 miliar 663 juta lebih.
Belanja modal sebelum perubahan anggaran Rp217 miliar 922 juta lebih, pada proyeksi perubahan mengalami peningkatan Rp225 miliar 58 juta lebih.
“Atau menurun dari pagu sebelumnya Rp7 miliar 136 juta lebih,” ucapnya.
Sedangkan untuk belanja tidak terduga sebelum perubahan dialokasikan Rp10 miliar dan tidak mengalami perubahan pada proyeksi APBD perubahan.
Ia mengatakan, belanja transfer sebelum perubahan dialokasikan Rp302 miliar 634 juta lebih dan pada perubahan anggaran direncanakan Rp328 miliar 77 juta lebih, atau mengalami kenaikan sebesar Rp25 miliar 442 juta lebih.
Rencana pembiayaan daerah sebelum perubahan dialokasikan Rp28 miliar 273 lebih, pada perubahan diproyeksikan Rp92 miliar 688 juta lebih dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar dan menghasilkan pembiayaan neto Rp91 miliar 688 juta lebih.
“Atau meningkat Rp63 miliar 414 juta lebih,” ujar Alfrets.
Setelah laporan Banggar dibacakan, seluruh anggota yang hadir menyetujui untuk diasistensi ditingkat Provinsi. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara RAPBD Perubahan 2023 antara legislatif dan eksekutif.
