BKPSDM Parimo, Berpotensi Lumpuhkan Masa Depan ASN

Sumber foto: Istimewa
Seruan Rakyat

Seruanrakyat.online, Parigi Moutong– Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, berpotensi melumpuhkan masa depan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasca pelantikan Pejabat Pengawas Eslon IV Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkungan Pemerintahan Daerah Parimo Senin (20/09/2021) lalu.

Bacaan Lainnya

Pelantikan yang di gelar pada Gedung Auditorium Kantor Bupati, ternyata mendapat sorotan dari salah satu Forum Pemerhati Pelayanan Publik (FP3) Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan rilis resminya. Kordinator Forum Pemerhati Pelayanan Publik (FP3) Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Rifal Tajwid, mengungkapkan terkait isu dan perkembangan setiap pelantikan ASN termasuk pelantikan yang dilaksanakan sepekan lalu.

“Sebagai rakyat biasa yang memiliki kepedulian terhadap pelayanan publik, saya sedih mendengar beberapa ASN mengeluhkan posisi penempatan yang tidak sesuai,”ujarnya.

Pasalnya, kata Rifal, dari beberapa sumber informasi, pelantikan susulan yang digelar pada (27/09/2021) lalau, bertempat di Pantai Lolaro Kecamtan Tinombo. Ternyata, melumpuhkan karir masah depan ASN.

” Dari pelantikan itu, di sinyalir pemindahan ASN dari jabatan tanpa alasan dan mekanisme assessment produktif,”jelasnya.

Ia menuturkan, terkait pemindahan tersebut, ada yang melakukan protes dari lingkungan Aparatur Sipil Negara. Namun Sayangnya, protes itu tidak membuahkan hasil.

” Terpaksa mereka rela menerima ketidakadilan yang dilakukan, sehingga dari pihak BKPSDM seharusnya melakukan penelitian kembali terhadap posisi pemindahan Pejabat Pengawas Eslon IV Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkungan Pemda pekan lalu,”ungkapnya.

Lanjut ia, Jika tidak ada ketegasan dari BPKSDM, maka secara tidak langsung hal tersebut disinyalir sangat bertentangan dengan Visi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.

“Terus terang saya tidak mampu menahan air mata mendengar aspirasi maupun fenomena kemunduran nyata dari sebuah roda pemberdayaan ASN Parimo,” jelasnya.

Ia menegaskan, peristiwa seperti ini di sinyalir sudah sering terjadi, bahkan banyak Aparatur Sipil Negara yang memiliki kredibilitas dan kompetensi baik terpaksa hengkang dari Pemkab Parigi Moutong.

“Bahkan terkesan memalukan Sistem Pemerintahan Daerah Parimo, apalagi OPD yang bersangkutan,” terangnya.

Rifal menambah, secara tegas Forum Pemerhati Pelayanan Publik (FP3) Kabupaten Parigi Moutong menilai, hal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sangat mencoreng generasi masa depan, apalagi merugikan daerah hanya karena hasrat kepentingan pribadi maupun kelompok semata.

“Maka reformasi birokrasi secara total di tubuh instansi BKD Kabupaten Parigi Moutong menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti,”pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *