Seruanrakyat.online,NASIONAL – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berkomitmen dalam menyukseskan kebijakan Major Project (MP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (24/08).
“Setidaknya ada delapan poin dari program Kemendes PDTT yang kami proyeksikan mampu mendukung dan menyukseskan major project dalam RKP 2023,” ujarnya melansir kemendesa.go.id.
Gus Halim mengatakan, Kemendes PDTT akan menyesuaikan berbagai program unggulan agar senafas dengan delapan major project yang telah ditetapkan dalam RKP 2023.
“Dukungan kepada MP RKP 2023 dalam arah kebijakan pertama meliputi BLT Dana Desa dan peningkatan sentra pangan di kawasan transmigrasi,” terangnya.
Dukungan kedua kata ia, berupa konvergensi stunting di desa dan pendidikan vokasi bagi masyarakat melalui pelatihan di Balai Latihan Masyarakat Kemendes PDTT.
“Lalu, dukungan pada program yang ketiga, berupa penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job yakni dengan membuka lapangan kerja di desa melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD),” ujarnya.
Sedangkan, dukungan Kemendes dalam poin keempat adalah melakukan revitalisasi BUMDes/BUMDesMa dan pengembangan desa wisata.
“Kemudian terkait dengan (poin lima) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, kita memberikan dukungan pada kawasan industri prioritas dan smelter. Kita tidak masuk di situ,” kata ia.
Sementara dukungan pada poin enam lanjut Gus Halim, Kemendes PDTT ada dalam pengembangan desa perhutanan sosial, rehabilitasi mangrove atau pengelolaan kawasan pesisir.
Kemudian untuk dukungan pada poin ketujuh, Kemendes PDTT ada di posisi desa cerdas/smart village dan pemberdayaan masyarakat dalam PAMSIMAS.
Kemudian poin delapan tambah Gus Halim, terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dukungan Kemendes PDTT berupa inventarisasi dan pemetaan HPL kawasan transmigrasi di sekitar IKN.
“Dan satu hal yang sedang kita usulkan yaitu penguatan desa-desa di ring satu IKN untuk tetap menjadi desa, tidak menjadi kelurahan. Sehingga, bisa menjadi etalase desa di Indonesia di wilayah IKN,” tandasnya.
Sebagai kesimpulan, sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan nasional di tahun 2023 telah ditetapkan antara lain pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kedua, peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan. Ketiga, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.
Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Keenam, pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim).
Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain, air bersih dan sanitasi serta yang terakhir adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kemendes PDTT sebagai salah satu institusi pemerintah akan terlibat dalam mewujudkan rencana kerja pemerintah tersebut.
