Seruanrakyat.online, NASIONAL – Pengalaman desa-desa di Indonesia telah membangkitkan optimisme pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2030 mendatang. Hal itu sesuai target Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pada 2024 mendatang Indonesia Nol Persen Kemiskinan Ekstrem.
Demikian kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, saat membuka Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) Indonesia di Yogyakarta.
“Untuk itu Kemendes PDTT menginisiasi pelokalan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan hingga ke level desa dengan tetap berbasis pada kewenangan desa, sesuai kondisi dan potensi lokal desa, selaras dengan konteks budaya desa,” kata Mendes Halim, Selasa (25/7/2023).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tahapan pembangunan desa yang dimulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, sekaligus mendesain pencapaian SDGs Desa.
Sejak tahun 2021, Indonesia mendorong seluruh desa memakai SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Berbasis SDGs Desa, semua keputusan dalam perencanaan desa diawali dengan pendataan mikro byname-by-address yang mencakup informasi di tingkat individu, keluarga, rukun tetangga, dan desa.
“Sampai saat ini, sudah terkumpul sebanyak 32.087 data desa, 402.563 data rukun tetangga, 31.065.214 data keluarga, dan 104.179.331 data individu,” ungkap Mendes Halim.
Untuk menunjang SDGs Desa, Kemendes PDTT menggandeng sejumlah kalangan seperti dengan Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) berkolaborasi dalam perumusan rekomendasi dan pemikiran bagi kemajuan serta percepatan pembangunan desa.
Kolaborasi lainnya dengan lembaga keuangan yang melakukan pendampingan terhadap desa. Dalam hal ini, desa-desa Anggota ASEAN Village Network Indonesia yang merupakan binaan dari bank daerah.
Mendes pun merespons positif nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Kemendes PDTT dengan Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA).
“Kerja sama ini merupakan tonggak penting sebagai upaya untuk mendorong pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan,” kata dia.
Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat membuka berbagai peluang baru dan menciptakan sinergi yang akan mengakselerasi pembangunan desa terutama dalam mempercepat daya ungkit ekonomi desa yang memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat desa.
Diketahui, Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara yang berkomitmen untuk mewujudkan pencapaian agenda global pada tahun 2030. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia yang telah berlangsung selama hampir 8 tahun.
Saat ini Indonesia telah mencapai 69,16 persen dari seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan global dan berhasil naik 15 peringkat dari posisi 97 pada tahun 2021 menjadi posisi 82 pada tahun 2022.
Sementara itu, capaian keseluruhan SDGs Desa hingga 2023 sebanyak 45,47 persen. Dari keseluruhan capaian tersebut, angka tertinggi pada hasil tersebut ada pada tujuan SDGs ke-7 yakni Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan.
Berikutnya adalah tujuan ke-16, Desa Damai dan Sejahtera, tujuan ke-1, Desa Tanpa Kemiskinan, dan tujuan ke-18, yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
Sebelumnya Mendes juga menandatangani MoU dengan Sekjen ASBANDA Yuddy Renaldi tentang fasilitasi layanan BPD dalam mendukung percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
Mendes juga menyaksikan perjanjian kerja bersama (PKB) antara Dirjen PDP Sugito dengan Dirut BPD Jateng dan Dirut BPD DIY tentang fasilitasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan.
Juga hadir dalam pembukaan SOMRDPE Indonesia 2023 ini, Deputy Secretary-General (DSG) ASEAN for Socio-Cultural Community Ekkaphab Phanthavong; Chair of Senior Official Meeting of Rural Development and Poverty Eradication, Nguyen Do Ahn Tuan; Deputy Ambassador of Australia to ASEAN, Caroline Scott.
Pejabat tinggi di lingkungan Kemendes PDTT, Perwakilan SOMRDPE dan ASEAN Village Network dari Negara Anggota ASEAN, Para Direktur Utama dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia serta Para Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten.
SUMBER : Siaran Pers Kemendes PDTT