Seruanrakyat.online, Parigi Moutong– Diduga gara-gara pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oknum Kepala Desa (Kades), puluhan warga Bugis Utara Kecamatan Mepanga, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah, Senin 15 Januari 2024.
Kedatangan warga tersebut, untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD terkait dugaan pemotongan BLT secara sepihak yang dilakukan oknum kades.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo Arifin Dg Palalo menuturkan, persoalaan ini tentunya akan ditindaklanjuti, bahkan pihaknya berencana akan mengundang Dinas Sosial.
Pasalnya, kata ia, dugaan pemotongan BLT yang dilakukan oknum kades sejak tahun 2020, dan uang dari hasil pemotongan itu akan dibelikan mobil operasional desa.
“Tetapi sampai hari ini uang tersebut tidak termanfaatkan untuk pembelian mobil operasional desa, ini keluhan dari mereka (warga bugis utara),” ujarnya.
Lanjut ia, adapun dugaan pemotongan itu berjumlah Rp 300 per Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
“Uang mereka itu dipotong satu bulan Rp 300 dari jumlah yang dicairkan tiga bulan, dan katanya uang itu akan dibelikan mobil, tetapi yang ada hanya kebohongan,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan, pemotong BLT itu, tidak ada temuan yang dilakukan tim investigasi Inspektorat Daerah. Karena KPM penerima sudah melakukan penandatanganan.
“Faktnya, mereka (KPM penerima) sudah melakukan tanda tangan tetapi uangnya mereka tidak dikeluarkan sehingga ini yang menjadi salah satu polemik, dan katanya sudah dijanjikan untuk dikeluarkan tetapi 2024 belum ada penyelesaian” bebernya.
Ia menambahkan, yang paling gawat sebagian dari warga Bugis Utara akan melakukan pindah domisili ke Desa Induk kerana kesal terhadap oknum kades yang dipandang sebela mata.
“Nantinga dari Dinas PMD akan mengundang Oknum Kades dan Camat untuk meminta tanggapan mereka terkait persoalan ini,”sebutnya.
Kemudian Plt Kepala Dinas PMD Parigi Moutong, Agus Salim menegaskan, akan menyikapi dan menindaklanjuti persoalan ini, bahkan pihaknya berencana mengundang Oknum Kades dan Camat untuk meminta keterangan.
“Kalau kita mendengar keluhan dari warga desa bugis utara, itu tidak terlayani dengan baik dalam hal pengurusan SKT untuk kesehatan dan lain-lain, kecuali KK mereka dijadikan barter dalam hal pencabutan laporan dugaan pemotongan BLT,”pungkasnya.
