Seruanrakyat.online,NASIONAL– Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abdullah, mengingatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM-PMDDTT) untuk mengevaluasi keberadaan pendamping desa.
“Sampai hari ini, anggaran Rp2,99 triliun hampir separuhnya digunakan untuk pendamping. Artinya, saya kira keberadaan pendamping desa perlu ada evaluasi,” ujarnya, saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sejumlah Pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2) melansir dpr.go.id.
Rapat Dengar Pendapat itu masuk dalam agenda evaluasi pelaksanaan APBN 2022 dan membahas program kerja tahun 2023.
Dengan begitu kata ia, anggaran-anggaran di Kementerian Desa bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang banyak bermanfaat buat rakyat.
Ia mengungkapkan, dirinya pernah mendapatkan keluhan dari kepala desa tentang masih ada tenaga pendamping desa yang dinilai jauh dari potensi kualifikasi yang diharapkan.
Sementara disisi lain, banyak generasi muda yang telah menyandang gelar sarjana justru tidak bisa terlibat dalam pendampingan desa.
“Maka, saya mengusulkan Kementerian Desa wajib mempunyai adanya grand design dan pola road map yang jelas, pas dan strategis dalam penyusunan rencana kerja anggaran dalam rangka penguatan kinerja dan akselerasi dana desa untuk peningkatan pembangunan desa,” tegasnya.
