DPRD Parimo, Incar Temuan BPK Di RSUD Buluye Napoa’e Moutong

Sumber foto: Redaksi Seruanrakyat.online
Seruan Rakyat

Seruanrakyat.online, Parigi Moutong– Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, incar temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan  (LHP BPK) di Rumah Sakit Buluye Napoa’e (RSBN) Moutong.

Berdasarkan dokumen pelaksanaan dan pertanggung jawaban hasil pemeriksaan fisik oleh BPK RI,terdapat temuan kurangnya volume pembangunan gedung rawat inap sebesar  Rp204.162.000.

Bacaan Lainnya

Hal itu terungkap dalam rapat Pansus LHP bersama Kepala RSBN Moutongdan Inspektorat, yang digelar di ruang aspirasi sekretariat dewan, Senin (13/06).

“Perlu untuk diketahui, berkurangnya volume pekerjaan tentu berpengaruh pada kekuatan dan usia bangunan, apalagi wilayah kami rawan terhadap gempa bumi,” ujaranya.

Kata Fadli, jika terkait kerugian negara kemungkinan bisa dikembalikan. Namun, persoalan konstruksi yang ‘amburadul’ perlu pertanggungjwaban.

Menanggapi itu Kepala RSBN dr. Sarli mengatakan, sepengetahuanya yang menjadi temuan BPK itu, adalah peralatan medis.

“Saya tidak tahu kalau ada temuan terkait konstruksi, karena saya belum mendapat data atau informasi,” jawabnya.

Lanjut ia, mengenai peralatan pihaknya telah melakukan konfirmasi ke pihak ketiga dan sudah dilakukan pengiriman.

“Mereka juga telah melakukan diskusi dengan BPK, jadi totalnya Rp37 juta, yang harus dikembalikan ke kas daerah, terus angka yang disebutkan dua ratus juta lebih adalah denda keterlambatan kerja yang harus dibayarkan  pihak ketiga,” terangnya,

Sarli menjelaskan, bahkan ada hutang daerah yang belum terbayarkan ke pihak ketiga sebesar Rp2,1 miliar, karena pekerjaannya sudah masuk 85 persen.

“Sehingga yang terbayar ke mereka baru 65 persen, untuk membayar sisa pekerjaan tersebut,  di bulan Februari saya mengajukan ke daerah ternyata tidak masuk di DPA kami,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Inspektorat menjelaskan, ada beberapa poin yang menjadi temuan BPK, pertama volume pekerjaan yang belum terbayarkan sekitar Rp37 juta dan denda keterlambatan kerja Rp 204.162.000.

Juga pada pengelolaan belanja modal terdapat  kekurang volume dengan perbaikan pekerjaan sebesar Rp203.384.000

“Kemudian di poin berikutnya, kekurangan volume dan peralatan yang belum terisi pada pembangunan gedung rawat inap RSUD Buluye Napoa’e,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *