Seruanrakyat.online, Parigi Moutong– Dokumen Rencana Kontigensi (DRK) gempa bumi dan tsunami Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah Mulai Disusun
Parimo merupakan salah satu dari 30 Kabupaten/Kota di Indonesia, yang mendapatkan program penyusunan dokumen Rencana Kontigensi Gempa Bumi dan Tsunami.
Terkait itu, sebagai langkah awal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar workshop Penyusunan Draf Nol Rencana Kontigensi Gempa Bumi dan Tsunami Parigi Moutong, dimulai 30 Mei hingga 1 Juni 2023 di Hotel New Oktaria.
Hadir mewakili pemerintah daerah, Asisten II Aswini Dimpel S,KM M,Kes yang sekaligus membuka kegiatan workshop.
Dalam sambutanya, Aswini mengatakan, hasil workshop ini akan menghasilkan langkah strategis dalam mitigasi bencana di Parigi Moutong. Sehingga selaku pemerintah daerah, pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih pada BNPB khususnya Direktorat Kesiapsiagaan serta Deputi Bidang Pencegahan yang telah memberikan kesempatan pada Parigi Moutong untuk mendapatkan program ini.
“Saya mengapresiasi dan berterima kasih karena Kabupaten Parigi Moutong menjadi salah satu lokasi digelarnya workshop ini,” ujar Aswini membacakan sambutan Bupati Parigi Moutong, H. Samsurizal Tombolotutu.
Hal ini menjadi penting kata dia, mengingat Parigi Moutong merupakan daerah yang rawan bencana. Sehingga perlu untuk menganalisis besarnya risiko maupun dampak yang disebabkan oleh bencana seperti gempa bumi dan tsunami.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong Idran ST, M.PW menyampaikan, penanggulangan bencana menjadi urusan bersama bukan hanya urusan BPBD saja.
Sehingga penyusunan dokumen ini, merupakan langkah yang penting dalam penanggulangan bencana yang bersifat penyelamatan dan rehabilitasi yang harus dilakukan secara koordinatif, komprehensif, cepat dan akurat yang melibatkan lintas
Sementara itu, Analis Bencana Diannita Agustinawati SE MM, dari Direktorat Kesiapsiagaan Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB, menyampaikan, kegiatan ini didanai oleh Bank Dunia melalui program IDRIP.
“Dengan program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) untuk 30 kabupaten / kota dalam penyusunan rencana kotigensi khususnya gempa bumi dan tsunami,” terangnya.
Kata dia, dokumen ini nantinya bisa mempersiapkan pemerintah daerah dalam mengantisipasi bencana yang terjadi.
“Sehingga harus melibatkan berbagai lembaga, karena akan menjadi dokumen daerah bukan hanya dokumen BPBD saja,” tandasnya.
Berdasarkan dokumen ini juga, lanjutnya, ada kesiapsiagaan Pemda dalam menghadapi bencana dan bisa mengidentifikasi sumber daya dalam memberikan tupoksi saat terjadi bencana.
“Siapa berbuat apa harus diperjelas dalam penanganan keadaan darurat,” ungkapnya.
Berdasarkan tahapan, penyusunan rencana kotigensi ini dimulai dari draf nol, kemudian finalisasi, semiloka dan disosialisasikan.
“Nanti Pemda berkewajiban dokumen ini akan diperbupkan secara regulasi, kemudian ada tahapan selanjutnya sampai pada simulasi. Sehingga keterlibatan Pemda untuk sinergitas pemangku kepentingan sangat diharapkan,” tutupnya.
Hadir pada kegiatan tersebut, OPD dan lembaga terkait, perwakilan BMKG dan fasilitator bersama-sama menyusun draf nol Rencana Kontigensi Gempa Bumi dan Tsunami untuk Kabupaten Parigi Moutong.
