Hardiknas Harus Jadi Momentum Kemendikbudristek Evaluasi Merdeka Belajar

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda Sumbver foto: dpr.go.id
Seruan Rakyat

Seruanrakyat.online,NASIONAL –Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2023 ini menjadi momentum bagi Kemendikbudristek untuk mengevaluasi efektivitas Program Merdeka Belajar.

“Ada indikator yang bisa kita lihat, apakah memang hasil program Merdeka Belajar ini sesuai, yang bertujuan menciptakan profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter kuat dan menguasai kemampuan dasar bidang numerik, literasi, dan sains setelah hampir 3,5 tahun diluncurkan Mas Menteri,” imbuhnya, Selasa (2/5) melansir dpr.go.id.

Bacaan Lainnya

Diketahui, program Merdeka Belajar memiliki 24 episode, dimana setiap episodenya berisi sejumlah sub program yang merupakan turunan dari visi Merdeka Belajar.

Diantaranya, program sekolah penggerak, program guru penggerak, program organisasi penggerak, program asesmen nasional, penghapusan tes akademik untuk masuk perguruan tinggi negeri, hingga penghapusan tes calistung bagi siswa PAUD.

Namun ia mengamati, beberapa sub program Merdeka Belajar memiliki kontroversi, seperti adanya kisruh organisasi penggerak yang sempat menjadi polemik nasional dan penolakan terhadap RUU Sisdiknas oleh sebagian masyarakat pendidikan sehingga gagal menjadi program legislasi nasional prioritas.

“Berbagai program tersebut tentu merupakan itikad baik dari Mas Menteri namun sebagai sebuah kebijakan maka sudah seharusnya diuji apakah memang benar-benar memberikan dampak bagi perbaikan kualitas pendidikan di tanah air,” ujarnya.

Ia menilai, itikad baik dari Kemendikbudristek harus segera dilakukan, mengingat evaluasi program Merdeka Belajar menjadi vital guna meningkatkan partisipasi publik dalam proses perumusan dan adopsi kebijakan Merdeka Belajar.

Sisi lain, pengelolaan tenaga pendidikan di Indonesia belum menemukan titik terang, karena hingga kini, program rekrutmen sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum terpenuhi sesuai dengan harapan.

Hal lainnya juga, ia melihat kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah yang masih terasa.

“Upaya untuk membuat sekolah sebagai tempat aman dan nyaman bagi peserta didik untuk tumbuh kembang juga masih belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya bullying yang bahkan memunculkan korban jiwa,” katanya.

Ia berharap, Mendikbudristek Nadiem Makarim secepatnya melakukan penajaman program prioritas supaya dampak nyata dari upaya perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia terasa.

Menurutnya, Nadiem Makarim juga perlu memilih program yang harus diselesaikan sehingga diperoleh legacy yang diingat oleh publik.

“Saya menyarankan tunaikan saja rekruitmen sejuta guru honorer menjadi PPPK sehingga janji perbaikan kesejahteraan guru bisa terealisasi. Dengan demikian, periode pemerintahan kedepan tinggal fokus pada peningkatan kualitas dan manajemen distribusi guru ke seluruh wilayah di tanah air,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *