Ini Sejumlah Poin Penting dalam Revisi UU Desa

sumber foto:
Seruan Rakyat

Seruanrakyat.online,NASIONAL– Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan, ada sejumlah poin penting revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Revisi UU Desa tak sekedar mengenai masa jabatan Kepala Desa (Kades) yang bakal ditambah dari enam tahun menjadi sembilan tahun,” ungkapnya, dalam acara Catatan Demokrasi di tvOne, Senin (24/1), melansir kemendesa.go.id.

Bacaan Lainnya

Menteri Halim mengatakan, pertimbangan dalam wacana revisi UU Desa antara lain mengenai kesejahteraan kades.

Selain itu juga, tentang pola hubungan antara kades dengan perangkat desa yang hingga saat ini belum diatur secara jelas. Keberadaan perangkat desa yang statusnya tidak jelas juga bagian penting dalam revisi UU Desa.

“Banyak masalah yang harus dibenahi, pola hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa. Ini yang kecil-kecil saja, belum bicara dana desa yang dinaikkan, tentang pertanggungjawaban dan seterusnya,” ujarnya.

Revisi UU Desa itu dalam rangka memperkuat peran desa setelah sembilan tahun terbukti mampu mengelola dana desa hingga Rp648 triliun sejak dana desa digulirkan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, saat ini dana desa terbukti mampu memberikan dukungan yang bagus bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Itu karena kepiawaian dan kemampuan kades beserta perangkat desa dengan segala kondisi yang dihadapi berhasil meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM),” lanjutnya.

Berdasar data IDM sejak dana desa digelontorkan, jumlah Desa Mandiri meningkat dari 174 menjadi 6.238 Desa Mandiri.

Sedangkan, Desa Maju menjadi 20.249 dari yang sebelumnya 3.068 Desa Maju, bahkan melebihi target RPJMN 2024 yang dipatok 5.000, tapi hari ini sudah 6.000.

“Ini menunjukkan kinerja pemerintah ddesa dengan kondisi yang sebegitu banyak dinamika berhasil dengan baik dan infrastruktur desa juga luar biasa saat ini setelah digulirkan dana desa,” tuturnya.

Setelah sembilan tahun UU Desa berjalan, banyak dinamika yang dipandang perlu segera dicarikan solusinya, misalnya terkait pola hubungan kades dengan perangkat desa, serta pemanfaatan dana desa dimana ada yang menginginkan diberikan kewenangan penuh kepada desa untuk melakukan improvisasi.

“Kemudian kesejahteraan kades yang meminta dana operasional. Alhamdulillah diloloskan oleh bapak Presiden pada 2023 ini, kemudian pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang diharapkan lebih simpel,” kata Ia.

Lanjutnya, Kemendes PDTT sudah meminta bantuan dan pendampingan dari BPKP agar tiga persen dari pemanfaatan ini tidak dibuat ad-cost pertanggungjawabannya.

“Tetapi dibuatlah lumpsum, karena ini operasional pemerintah desa,” tegasnya.

https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4584/gus-halim-revisi-uu-desa-tak-sekedar-periodesasi-jabatan-kades

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *