Seruanrakyat. online, Parigi Moutong– Kepala Desa (Kades) Jononunu, Moh. Bashar YW Badja, menyangkan, keberadaan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Kabupaten Parigi Moutong terkesan ‘Tutup Mata’ terkait penolakan tambang PT. Trio Kencana.
Padahal, keberadaan APBDESI saat ini, dianggap mampu menyuarakan hak kesejahteraan masyarakat, mulai tatanan sosial hingga persoalan berdampak hukum.
Hal itu, ia ungkap saat, wartawan media ini berkunjung ke ruang kerjanya, Selasa (15 /02)
“Sayangnya, penolakan tambang PT. Trio Kencana yang terjadi di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berujung ricuh hingga memakan korban, APDESI terkesan “tutup Mata”, ujarnya.
Menurut Bashar, sebelum persoalan itu menciut, seharusnya kepala desa sudah mengetahui adanya aksi demonstrasi oleh warga.
“Sehingga, melalui wadah APDESI sudah lebih dahulu mengundang para kepala desa di tiga kecamatan yakni Kasimbar, Toribulu dan Tinombo Selatan untuk mencari solusi tepat,” ungkapnya.
Kata Bashar, upaya mengundang para pemimpin desa itu dilakukan dengan tujuan untuk meredam warganya agar tidak melakukan aksi demonstrasi,” ujarnya.
Ia menerangkan, jika pertemuan itu berlangsung, aspirasi masyarakat selanjutnya akan menjadi tugas kepala-kepala desa melanjutkan ke Gubernur.
Ia meyakini, apabila hal tersebut dilakukan oleh APDESI sebagai wadah perkumpulan kades, tidak ada yang namanya demo.
“Ini seharusnya sudah menjadi awal pergerakan APDESI Parigi Moutong. Tapi kalau sudah seperti ini jadinya susah rasanya kades yang ikut serta karena sudah jatuh korban nyawa,” sebutnya.
Ia menerangkan, soal setuju atau tidak tujuan aksi, sebagai unsur pemerintah desa menanggalkan unsur tersebut.
Katanya, sebab yang lebih dahulu yang menjadi perhatian kades adalah bagaimana wilayahnya aman dan tentram.
“Karena saya menilai pengurus APDESI Parigi Moutong tidak menempatkan organisasi sebagai wadah perjuangan. Alhamdulillah, saya langsung menyatakan mundur dari kepengurusan dan keanggotaan APDESI Parigi Moutong. Masih ada wadah pemerintah desa yang lain dan tak kalah baik juga dalam berjuang,” pungkasnya.
