Kadisdik Tegaskan Guru Dilarang “Nyambi” Sebagai Penyelenggara Pilkada

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdik) Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Sunarti, Sumber foto: SR/Akbar
Seruan Rakyat

Seruanrakyat.online, Parigi moutong– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdik) Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Sunarti menegaskan, Kepala Sekolah, guru maupun tenaga kependidikan yang berstatus sebagai Pegawai  Negeri Sipil (PNS) dilarang masuk sebagai penyelenggara Pilkada tahun 2024.

“Boleh PNS atau ASN, kecuali Guru dan tenaga medis kesehatan, yang tidak diperbolehkan masuk sebagai penyelenggara pilkada,” ujarnya saat ditemui sejumlah awak media di Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa 9 Juli 2024.

Menurutnya, larangan tersebut masih berdasarkan surat edaran Bupati Sebelumnya yang dikeluarkan BPKSDM Parimo, untuk tidak membenarkan tenaga guru dan kesehatan dilibatkan sebagai Petugas Penyelenggara.

“Dengan adanya hal itu, tentunya Disdikbud sebagai penanggung jawab tenaga pengajar Guru dan Kepsek, harus patuh terhadap edaran tersebut, ” ungkapnya.

Selain itu, kata ia, sebelumnya ada beberapa Kepala Sekolah dan Guru yang sempat  meminta untuk dibuat rekomendasi dari Disdik, sebagai syarat petugas penyelenggara.

“Waktu itu jabatan saya masih Plt Kadis tidak mengeluarkan rekomendasi yang diminta dari beberapa Kepsek dan Guru, ” terangnya.

Lanjut ia, Adapun guru yang terlibat sebagai petugas Penyelenggara  mungkin rekomendasinya langsung dari Korwil dan Kepala Sekolah yang tidak terlibat sebagai penyelenggara.

Bahkan Ia juga menuturkan, surat yang masuk ke Pj Bupati melalui disposisi ke Staf Ahli Bidang Pemerintah dan Politik, terkait guru yang terlibat sebagai petugas penyelenggara, tidak ada rekomendasi khusus dari Dinas Pendidikan.

“Semenjak di keluarkan surat edaran dari Bupati sebelumnya, sampai dengan saat ini belum ada surat edaran baru yang membolehkan Kepala Sekolah, guru maupun tenaga kependidikan yang berstatus PNS atau ASN terlibat sebagai petugas penyelenggara pilkada, jadi kita masih pakai edaran sebelumnya,” bebernya.

“Sehingga bagi guru atau kepala sekolah yang menduduki jabatan sebagai petugas penyelenggara, agar segera mengundurkan diri, kecuali tenaga Kependidikan seperti Tata Usaha (TU) itu boleh terlibat sebagai petugas penyelenggara,” sebutnya.

Sunarti menambahkan, terkait sanksi, pihaknya telah memberikan peringatan  keras kepada Korwil dan Kepsek yang memberikan rekomendasi, harus dipastikan apabila para guru yang terlibat sebagai petugas penyelenggara dan melalaikan tugas pokok sebagai seorang guru, maka tunjangan mereka yang sudah mengantongi sertifikat pendidik atau sertifikasi harus ditangguhkan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *