Seruanrakyat.online,NASIONAL – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) fokus mengentaskan 62 kabupaten tertinggal yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia hingga 2024.
“Kabupaten tertinggal itu terdiri atas 62 kabupaten yang tersebar di 11 provinsi,” ujar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, dalam peringatan Hari Percepatan Pembangunan Daerah di Bondowoso yang diikuti secara daring, di Jakarta, Kamis (17/11), melansir antaranews.com.
Dan, dua kabupaten diantaranya merupakan daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.
Diakuinya, mengentaskan 62 daerah tertinggal itu tentu tidak mudah, butuh komitmen semua pemangku kepentingan serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Perlu kerja sama dan pembagian tugas yang detail antar-lintas sektor,” tutur Gus Halim.
Ia mengemukakan isu-isu utama dalam pembangunan daerah tertinggal, yakni mulai dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya persentase penduduk miskin hingga persentase rendahnya ketersediaan infrastruktur atau jangkauan akses fasilitas publik.
Isu lainnya kata Gus Halim, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang masih didominasi wilayah Jawa dan Sumatera. Hingga triwulan pertama tahun 2022, kontribusinya mencapai 79,74 persen.
“Untuk itulah, diperlukan energi percepatan dalam pembangunan daerah demi pengentasan daerah tertinggal,” ungkapnya.
Menurutnya, desa dengan segala kelebihannya memegang peranan penting dan signifikan dalam pengentasan daerah tertinggal. Oleh karena itu, desa harus menjadi garda depan pembangunan, khususnya di daerah tertinggal.
“Singkatnya, semakin berkualitas penggunaan Dana Desa akan semakin cepat peningkatan status desa. Inilah jalan lapang bagi kabupaten,” tandasnya.
