Parigi Moutong, seruanrakyat.online – Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Parigi Moutong (Parimo) H. Abdul Sahid, menegaskan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara merata.
Hal itu, ia ungkapkan saat membuka kegiatan Rakoor TKPKD Kabupaten Parigi Moutong, Aula Lantai dua Kantor Bupati, Senin 22 Desember 2025.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah.
Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan kompleks, tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi menyangkut keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur dasar.
“Kemiskinan di Parimo masih menjadi tantangan serius, sehingga penanganannya harus terarah, terukur, dan berkelanjutan,” bebernya.
Lanjutkan ia, pelaksanaan pembangunan harusnya berimbas pada jumlah penduduk miskin, hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ia juga menegaskan, berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tajun 2024 presentase angka penduduk miskin di Kabupaten Parimo mencapai 74,570 jiwa atau 14,20 persen, jumlah tersebut mengalami penurunan berdasarkan data akhir 2025, yaitu 13,51 persen atau 71.880 jiwa.
Meski demikian, kata ia Parigi Moutong masih berada pada peringkat ketiga tertinggi dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah.
“Angak tersebut bukan sebuah prestasi, melainkan cerminan untuk tetap melakukan evaluasi yang membutuhkan komitmen bersama dalam menurunkan angka kemiskinan di Parimo,” bebernya.
Ia menambahkan, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, inovasi, serta keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan
“Sehingga, Intervensi program harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat agar tepat sasaran,” sebutnya.
Ia juga menuturkan, keterlibatan para camat dan pemerintah desa sangat penting dalam memberikan edukasi terkait program penanggulangan kemiskinan.
“Walaupun dokumen penyusunan penanggulangan kemiskinan sudah rampung, Tim TKPKD akan mengidentifikasi kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat, termasuk akses pelayanan layanan dasar, perlindungan sosial, serta administrasi kependudukan,”pungkasnya.
