Seruanrakyat.online, NASIONAL– Kementerian Pertanian (Kementan) menyelenggarakan kick off (peluncuran) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional 2023 secara serentak dan massal di 29 Provinsi.
Adapun, kick off pengendalian dan penanggulan PMK tersebut dilakukan melalui kegiatan vaksinasi, penyerahan bantuan vaksin, obat-obatan, disinfektan serta penandaan ternak.
“Kondisi saat ini, kita memiliki petugas-petugas yang sudah terlatih dan tersedia akses vaksin PMK,” ujar Menteri Peranian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, di Kabupaten Barru, Sabtu (28/1) melansir pertanian.go.id.
Mentan Syahrul berharap, adanya Kick Off kegiatan vaksinasi dan penandaan ternak ini bisa memberantas wabah PMK di Indonesia hingga nol kasus.
Masih dari sumber yang sama, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah menambahkan, pada 2022 lalu dilakukan vaksinasi sebanyar 9,3 juta dosis untuk seluruh jenis hewan rentan PMK yaitu sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.
“Dampak vaksinasi pada ternak rentan PMK pada tahun 2022 telah memberikan gambaran penurunan kasus yang cukup signifikan sampai dengan 99,9 persen pada Desember 2022 dibandingkan pada puncak kasus pada Bulan Mei,” ungkapnya.
Juga, jumlah ternak sakit PMK sejak puncak kasus bulan Juni 2022 terus menurun hingga 99,98 persen pada bulan Desember kemarin.
“Dilaporkan, ada 11 propinsi sudah tidak diketemukan kasus PMK baru selama minimal 14 hari sejak kasus terakhir dilaporkan atau Zero Reported Case,” terangnya.
Nasrullah menjelaskan, untuk dapat memberikan kekebalan kelompok ternak, cakupan vaksinasi minimal 80 persen populasi hewan rentan PMK.
Tentunya, ini menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi agar ternak selamat dari PMK mencapai 100 persen.
“Tahun 2023, kita alokasikan vaksin PMK sebanyak 35.841.638 dosis untuk ternak sapi dan kerbau dengan target vaksinasi 80 persen atau sebanyak 32.957.208 dosis yang digunakan untuk tiga kali vaksin (vaksinasi satu, dua, serta vaksin booster) dan akan didistribusikan secara bertahap ke 29 Provinsi,” jelasnya.
Kata ia, Kementan juga mengalokasikan biaya operasional vaksinasi yang digelontorkan melalui dan tugas perbantuan.
Untuk itu, diharapkan daerah dapat memanfaatkan vaksin ini sebaik mungkin dan mengupayakan cakupan vaksinasi minimal 80 persen.
https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=5223
