Komisi I DPRD Parimo, Minta DPMD Tunda Pengadaan Server SISKUEDES

Sumber foto: SR/Akbar
Seruan Rakyat

Seruanrakyat.online, Parigi Moutong-Komisi 1 DPRD Parigi Moutong (Parimo) meminta, agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menunda pengadaan server SISKUEDES.

“Aplikasi SISKUEDES ini, sebelumnya disediakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu Pemerintah Desa dalam pelaporan program keuangan Desa,” ujar Ketua Komisi I Mohamad Irfain.

Namun, kata ia, aplikasi yang bersumber dari BPKP itu, dianggap lalot oleh Dinas PMD karena masih memakai sistem desktop, sehingga berpengaruh pada penginputan program keuangan desa.

“Bahkan menurut Sekertaris PMD, ada beberapa desa yang jauh itu mengeluh terkait penggunaan aplikasi tersebut, yang seringkali lalot dan susah mendapatkan jaringan,” bebernya

Irfain juga menuturkan, mungkin dengan melihat beberapa kendala terkait aplikasi itu, dari Dinas yang bersangkutan melakukan penawaran ke setiap Desa untuk melakukan pemasangan server SISKUEDES yang sama persis dengan layanan yang disediakan BPKP.

“Akan tetapi, pemasangan aplikasi versi dinas PMD ini menggunakan pihak ketiga, semua desa diduga dimintai biaya sekitar Rp 2.000.000 rupiah, begitu menurut berita yang sudah beredar sebelumnya,” terangnya.

Apalagi lanjut ia, dugaan biaya yang diminta per setiap desa itu, bukan bersumber dari Dana Desa, melainkan Alokasi Dana Desa (ADD), yang sudah diperuntukkan untuk gaji aparat desa dan pembiayaan lainnya.

Ia menekankan, penggunaan server dari pihak ketiga, PMD maupun pendamping desa harusya membicarakan bersama, demi keamanan data desa yang merupakan salah satu dokumen negara.

“Kalaupun dugaan pembiayaan itu di kembalikan ke desa, ya, harus duduk bersama Pemerintah Desa PMD dan pendamping desa, karena 50 persen dari Dana Desa (DD) adalah mandatoring yang tidak bisa diganggu,” sebutnya.

Irfan menegaskan, dugaan pembiayaan yang dibebankan ke desa terkait penggunaan server SISKUEDES tidak berdasarkan kekuatan yang mengikat atau regulasi.

“Dugaan pembiayaan yang dibebankan ke desa tanpa dasar atau surat resmi dari dinas tersebut, bisa diduga sebagai pungli,” ucapnya.

Bahkan, pembiayaan server SISKUEDES sudah menjadi beban pemerintah daerah, dengan porsi anggaran sekitar Rp 60.000.000 yang melekat pada Dinas PMD.

“Kenapa dugaan pembiayaan harus dibebankan ke desa lagi, padahal sudah ada anggaran nya, kalau alasannya mau di upgrade kenapa tidak memakai anggaran itu saja,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Komisi I DPRD Parimo telah bersepakat agar pembiayaan pegadaan server SISKUEDES di hentikan.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Parimo, Agus Salim saat ditemui sejumlah awak media usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi 1 DPRD Parimo Jumat 17 Januari 2025.

Agus membenarkan, pembiayaan server yang dibebankan q ke setiap desa, murni hanya menawarkan. Karena kehadiran PMD hanya selaku fasilitator, dan Aplikasi yang digunakan Dinas PMD saat ini, merupakan aplikasi SISKUEDES yang disediakan BPKP.

Namun, menurut Agus, aplikasi tersebut seringkali lalot, desa mau menginput loparan program keuangan desa, karena masih menggunakan sistem desktop.

“Ada beberapa desa yang jauh, menurut mereka aplikasi tersebut seringkali lalot, kemudian per 31 Desember 2024, aplikasi ini juga sempat tidak bisa digunakan karena gangguan jaringan,” bebernya.

Ia menuturkan, dengan adanya kendala tersebut, Dinas PMD menawarkan kepada setiap desa untuk pembiayaan server SISKUEDES melalui surat dari pihak ketiga.

“Tetapi penawaran ini tidak semua desa itu mau, namun ada juga beberapa desa yang siap dan sudah menyiapkan anggaran anggaran, kan kami hanya menawarkan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *