Seruanrakyat.online,Parigi Moutong– Laporan realisasi semester pertama tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) sebesar Rp5,9 Miliar lebih, dengan realisasi pada semester pertama (enam bulan) sekitar Rp 3 miliar atau 52,4 persen.
Hal itu diungkap Kepala BPBD Parigi Moutong, Idran ST,MPW saat rapat realisasi anggaran satu semester dan prognosis enam bulan kedepan, bersama Komisi III DPRD Parigi Moutong, yang dipimpin ketua Komisi Yusup SP, didampingi Wakil Ketua Sutoyo, Sekretaris Mastullah dan dihadiri anggota komisi Rusno Ah.T. Senin 7 Agustus 2023
Idran menyampaikan, dengan potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, pihaknya membutuhkan dukungan anggaran yang memadai khususnya pada tahap pencegahan atau mitigasi.
Meski dengan keterbatasan, tahun ini BPBD berupaya melakukan berbagai upaya mitigasi hingga ke tingkat desa. Hal itu dilakukan dengan cara kolaborasi, terutama untuk kegiatan sosialisasi atau edukasi.
“Empat bencana yang sering terjadi yaitu banjir, angin puting beliung, gempa bumi, longsor permukaan. Jadi kami berupaya lakukan mitigasi untuk mengurangi dampak. Karena di BPBD ada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang 1 BPBD, Muhamad Ikbal menambahkan, berdasarkan peta rawan bencana tahun 2017, ancaman rawan bencana paling banyak adalah banjir yaitu 60 persen.
Sehingga pihaknya melaksanakan program yang berkaitan dengan pencegahan yaitu, penguatan kapasitas seperti kegiatan desa tangguh bencana, pemasangan papan rambu, penanganan darurat, penguatan manejemen kebencanaan kelompok rentan dan anak usia dini.
“Empat program ini yang kita dorong. Kita kolaborasi dengan desa, dari dana desa. Khusus mitigasi non struktural,” jelas Ikbal.
Ketua Komisi III Yusup SP menegaskan, BPBD perlu mematangkan perencanaan kegiatan untuk enam bulan kedepan.
“Untuk menentukan arah kebijakan rencana penganggaran ke depan, harus ada prognosis enam bulan kedepan karena itu kita akan bahas di KUA PPAS,” kata Yusup.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Sutoyo mengatakan, BPBD perlu untuk menyosialisasikan peta rawan bencana. Hal itu juga bagian dari mitigasi untuk menjadi acuan pengusulan program.
“Prognosis ada kaitanya dgn KUA PPAS yang masuk supaya pada saat penganggaran APBD-P dan ABPD 2024 yang dianggarkan adalah substansi. Kita harus bicara diawal, sebelum terjadi. Proses mitigasi, harus mengacu peta wilayah rawan bencana.
Rambu peringatan bahaya, mengembangan SDM berupa sosialisasi.
Fokusnya ke mitigasi. Contoh banjir rob yang sering terjadi di Moutong. Itu memang banjir kecil-kecil tapi tidak bisa dibiarkan. Di sana hampir tiap bulan itu terjadi dan menggenangi rumah warga,” kata Politisi Nasdem itu.
