Seruanrakyat.online, NASIONAL – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Limpo siap mengawal distribusi pupuk bersubsidi untuk mendorong ketahanan pangan.
Melansir dari medcom.id dikatakan, menurut Mentan SYL, hal tersebut perlu dikawal ketat sehingga peruntukannya tepat sasaran.
“Hal ini mengingat pupuk itu tidak langka, tetapi kurang dari jumlah yang dibutuhkan petani untuk sektor pertanian,” kata Syahrul, disela Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) mengutip Antara, Selasa (25/10).
Keterbatasan pasokan pupuk bersubsidi itu, karena dari 67 jenis pupuk hanya sembilan jenis pupuk bersubsidi dan dari jumlah tersebut yang diintervensi hanya untuk pupuk urea dan NPK.
“Pupuk urea untuk penyuburan dan NPK untuk pembuahan, tidak pakai yang lain. Kalau yang lain pakai Kredit Usaha Rakyat (KUR) BI,” ungkapnya.
Lebih jauh dijelaskan, pentingnya juga memahami jika KUR sebagai pinjaman modal petani turut disubsidi, karena bunganya 11 hingga 12 persen diambil, namun dibayarkan oleh Bank Indonesia, sehingga bunga kreditnya tinggal enam hingga tiga persen.
“Pupuk itu dibutuhkan, karena jika menggunakan pupuk maka produksi akan naik. Kalau satu hingga dua ton pupuk itu hanya diberikan pada ikan,” ujarnya.
Adapun tujuh program strategis dalam pengendalian inflasi pangan yang dilakukan Bank Indonesia bersama Kementerian Pertanian dan para mitra adalah pertama, menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga serta menjaga daya beli masyarakat.
Kedua, perluasan kerja sama antardaerah. Ketiga, optimalisasi produksi pangan strategis melalui subsidi akut.
Keempat, memperkuat komoditas hortikultura melalui dua program utama yakni gerakan tanam cabai di pekarangan dan implementasi best practice dan pengembangan klaster kelas pangan secara end-to-end.
Kelima, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan dalam rangka mendukung klaster pangan secara end-to-end. Keenam, penguatan infrastruktur digitalisasi data dan juga informasi pangan.
Dan ketujuh, pemanfaatan, koordinasi dan senantiasa menjaga inflasi dalam bentuk pertemuan high level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
