Parimo Diakui Punya Potensi Migas, Badan Geologi Melalui COSL Bakal Lakukan Survei Seismik 3D

Parigi Moutong, seruanrakyat.online-Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) diakui memiliki potensi Minyak dan Gas (Migas), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan China Oilfield Services Limited (COSL), akan melakukan survei seismik tiga dimensi (3D).
‎
‎”Untuk Kabupaten Parimo sediri, mempunyai potensi Migas yang berada di wilayah perairan Desa Kasimbar. Kalau di tarik dari arah timur kurang lebih 40 mil,” ujar Humas PT. Ecotropica Junaidi Ahmad, saat ditemui sejumlah awak media di Lantai Dua Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis 11 Desember 2025.
‎
‎Hanya saja, kata ia, potensi migas yang di perairan Teluk Tomini, khususnya Desa Kasimbar masuk dalam peta geologi cekungan blok cigade Gorontalo.
‎
‎Bahkan, keberadaan potensi tersebut, hampir setiap tahun dilakukan penelitian, di berbagai wilayah.
‎
‎”Parigi Moutong ini sudah empat kali dilakukan survei, mulai dari tahun 2005,” bebernya.
‎
‎Menurutnya, metode survei seismik sangat penting dilakukan, untuk mencari titik-titik minyak dan gas bumi.
‎
‎Ia juga menuturkan, sebelum melakukan survei terdapat beberapa tahapan yang harus di penuhi, salah satunya memberikan sosialisasi kepada nelayan maupun stakeholder terkait.
‎
‎”Saat ini tahapan sosialisasi sudah selesai kami gelar, besok kami akan melakukan pembersihan area kurang lebih 10 hari, setelah itu baru dilakukan survei seismik untuk mengetahui potensi migas di perairan Desa Kasimbar dengan masa waktu kerja selama 30 hari,” terangnya.
‎
‎Iamenegaskan, tidak melarang aktivitas nelayan selama masa pengoperasian. Nelayan tetap diperbolehkan menangkap ikan di lokasi survei, dengan catatan harus mengindahkan himbauan apabila kapal survei seismik melintas di jalur yang telah ditentukan.
‎
‎”Kami tidak melarang nelayan menangkap ikan di lokasi pengoperasian kami, tetapi kami akan memberikan himbauan sebelum kapal yang melakukan survei melintas dijalur tersebut,” sebutnya.
‎
‎Lanjut ia, apabila terdapat rumpon nelayan yang dianggap menghadang jalur pengoperasian, akan dipindahkan ke daratan yang ditempatkan di Desa Paranggi, Bolano dan sekitarnya.
‎
‎”Rumpon yang di pindahkan itu, kami juga akan memberikan kompensasi, mulai dari Rp 25 juta sampai 30 jutaan tergantung dari kondisi rumponnya,” ungkapnya.
‎
‎Junaidi menambahkan, dalam proses survei itu, pihaknya akan melibatkan Perwakilan Kementerian ESDM, security official Mabes AL melalui Kementerian pertahanan, Stafsus Maritim, termasuk dari pemerintah kabupaten yaitu Dinas Kelautan Perikanan dan perwakilan nelayan,” pungkasnya.