Perbaikan Jalan  Desa Matolele Tidak Masuk dalam Paket Pekerjaan Tahun Ini

Hal itu diungkapkan Kepala Fungsional dan Jembatan Dinas PUPRP,  Sofyan, Sumber foto: Redaksi Seruanrakyat.online
Seruan Rakyat

Seruanrakyat.online, Parigi Moutong– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, menyebutkan, perbaikan kerusakan akses jalan menuju Desa Matolele Kecamatan Parigi Tengah, tidak termasuk dalam paket pekerjaan tahun ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Fungsional dan Jembatan Dinas PUPRP,  Sofyan, kepada wartawan seruan rakyat, belum lama ini.

Bacaan Lainnya

Kata ia, tahun 2022 ini, ada 15 paket jalan di Parigi Moutong yang akan diselesaikan oleh Dinas PUPRP.

Sejumlah paket jalan tersebut, anggaranya  bersumber dari dana daerah (APBD) dan pusat (APBN).

“Untuk dana DAK itu 12 paket pekerjaan jalan, yang terletak di Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, Parigi Selatan, Kasimbar, Tomini, Mepanga dan Kecamtan Lambunu,” bebernya.

Menurutnya, semua jalan yang dibangun itu,  dikhususkan untuk daerah pertanian yang masuk dalam lingkungan prioritas nasional.

“Sedangkan paket pekerjaan jalan yang dianggarkan melalui DAU, terdapat di tiga lokasi yakni Kecamatan Moutong dan Kecamatan Parigi,” tuturnya.

Menurutnya, tiga paket pekerjaan yang menggunakan APBD total anggarannya berkisar Rp3 miliar, sedangkan  yang 12 paket dari dana DAK, sekitar Rp40 miliar.

“Dari semua pekerjaan itu, akses jalan menuju Desa Matolele tidak termasuk dalam usulan perencanaan pekerjaan, yang dianggarkan dari APBD maupun APBN,” jelasnya.

Kepada Redaksi Seruanrakyat.online, Sofyan menuturkan, terkait proposal jalan di Desa Matolele, sudah pernah ada pembahasan, bahkan itu disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura.

“Tetapi, proposal yang masuk kami sudah ajukan ke atasan saya, yaitu Kepala Dinas PUPRP,” terangnya.

Namun kata Sofyan, pihaknya hanyalah bagian pengawasan bukan pengambil kebijakan proposal tersebut diterima atau tidak.

Kata dia, terkait pembangunan jalan  desa semua bisa menjadi prioritas, akan tetapi tergantung dari ketersediaan anggaran.

“Kalau anggaranya tidak ada, mau dapa, makanya tanya sama Kepala Dinas, Setda dan Bupati,”pungkasnya..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *