Seruanrakyat.online, Parigi Moutong– Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah, menyiapkan 898 personel, pada operasi mantap praja tinombala, dalam rangka pengaman Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, di halaman Polres Parimo, Jumat 23 Agustus 2024.
Dalam sambutannya, Kapolres Parigi Moutong AKBP Jovan Reagan Sumual, menjelaskan, apel gelar pasukan ini dilakukan untuk pengecekan akhir dari kesiapan personel maupun sarana dan prasarana yang digunakan selama pelaksana operasi.
“Agar seluruh rangkaian kegiatan pengamanan pilkada tahun ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, ” ungkapnya.
Lanjut ia, pilkada merupakan pesta demokrasi terbesar, yang menjadi bukti kematangan sekaligus titik penentu masa depan bangsa.
Menurutnya, hal ini juga selaras dengan penyampaian Presiden RI Joko Widodo, bahwa tahun 2024, merupakan momen politik yang sangat penting karena dilakukan secara serentak.
“Sehingga dengan adanya momentum pesta demokrasi ini, masyarakat dapat berpartisipasi untuk menyukseskan pilkada tersebut,” terangnya.
Selain itu, kata ia, pengaman pilkada kali ini, pihaknya di dukung oleh TNI dan instansi terkait, yaitu toko masyarakat, toko agama, toko pemuda dan toko adat.
Adapun Operasi Mantap Praja Tinombala 2024, digelar selama 125 hari yang di ikuti 898 Personel, di antaranya, Polres Parimo 341 personel, Polsek jajaran 287 personel dan TNI 270 personel.
Jovan menuturkan, sesuai jadwal tahapan pada tanggal 24 Agustus sampai Desember 2024, Polres Parimo akan berupaya melakukan, Colling System, untuk membangun narasi persatuan dan kesatuan serta memajukan masyarakat di atas kepentingan kelompok.
“Guna mengantisipasi polarisasi akbiat berita hoax, isu sara, money politic, propaganda dan black campaign,” pungkasnya.
Pantauan media ini, adapun yang hadir pada kegiatan tersebut, yaitu Kepala Kesbangpol mewakili Pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo, Ketua DPRD Sayutin Budianto, Kepala Kejaksaan Parigi, Ikhwanul Saragih, Jajaran Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu dan sejumlah perwakilan partai politik.