NASIONAL,Seruanrakyat.online– Lebih dari 1000 orang dari 288 kabupaten/kota dan 14 provinsi serta dari Kementerian/Lembaga terkait bertemu pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2023 yang berlangsung pada 4-7 Oktober 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pada acara yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) ini, para pemangku kepentingan tersebut secara khusus membahas upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting agar mencapai target yang ditetapkan pemerintah, yaitu 14% pada 2024.
Pada pembukaan Rakortek, Kamis (05/10/2023), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dalam pidatonya yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Pembangunan Kependudukan Satya Sananugraha, menyampaikan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait terus melakukan konvergensi program pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa untuk memberantas stunting.
Selain itu, pada 2023 ini sedang dilaksanakan pendataan melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Menurutnya, hasil survei tersebut akan menjadi evaluasi keberhasilan penanganan percepatan penurunan stunting.
“Saya berharap pelaksanaan SKI di daerah dapat dikawal oleh Organsisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar tersedia data status kesehatan masyarakat yang valid dan reliabel. Kita harus optimis bahwa target prevalensi stunting 14% pada 2024 akan tercapai, dengan target penurunan sebesar 3,8% per tahunnya,” ungkapnya.
Lebih jauh, Menko PMK menuturkan bahwa dalam upaya melakukan orkestrasi dengan semua K/L dan pemerintah daerah, telah dilaksanakan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di 33 provinsi (dari 38 provinsi pemekaran) dan 393 kabupaten/kota untuk mengidentifikasi isu/kendala serta solusi dan kebijakan afirmatif untuk penurunan stunting.
“Dari hasil roadshow tersebut, telah dipetakan kendala dan permasalahan di lapangan baik dari aspek tata kelola, aspek intervensi spesifik, maupun intervensi sensitif. Rekomendasi untuk penyelesaian setiap permasalahan juga telah disampaikan kepada para pimpinan daerah dan diharapkan telah diimplementasikan,” ujarnya.
Menindaklanjuti hasil Roadshow Stunting, saat ini Kemenko PMK bersama K/L terkait sedang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terpadu di 14 provinsi prioritas stunting dan telah selesai dilaksanakan di 6 provinsi. Berdasarkan hasil monev terpadu diketahui ada beberapa hal terkait dengan aspek tata kelola yang masih perlu menjadi perhatian.
“Koordinasi antara pelaksana serta dukungan operasional masih belum optimal di tingkat desa hingga kabupaten/kota.Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang mensasar stunting, khususnya DAK Fisik Bidang Kesehatan seperti pengadaan PMT lokal dan DAK non fisik seperti Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BO KB),” sebut Menko PMK.
Bahkan didapati masih ada daerah yang belum mengusulkan pengadaan USG dan antropometri terstandar.
“Diharapkan tahun ini, alat antropometri terpenuhi di semua posyandu dan alat USG tersedia di semua puskesmas guna deteksi dini stunting,” imbuhnya.
Untuk itu, pada kesempatan ini, Menko PMK meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di daerah agar secara optimal dan rutin melakukan koordinasi untuk peningkatan konvergensi dan pemecahan masalah yang ada. Termasuk penguatan dan pembinaan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan terjadinya insiden kasus stunting.
Seluruh pemangku kepentingan diharapkan mendukung segala upaya penurunan stunting melalui percepatan penyerapan DAK terkait stunting, mengoptimalkan APBD, alokasi Dana Desa, dan meningkatkan sinergitas antar program dari tingkat nasional hingga desa, sehingga pelaksanaan program tepat waktu, efektif, dan efisien.
(Sumber : Siaran Pers Setwapres)
