Seruanrakyat.online, Parigi Moutong–Setelah dibentuk, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penanggulangan Kemiskinan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, menjadwalkan pertemuan dengan Bappelitbagda.
Hal itu diungkap sekretaris Pansus Moh.Fadli, saat ditemui sejumlah media di ruang Paripurna DPRD Parigi Moutong.
“Untuk saat ini kita belum melihat secara detail apa yang menjadi temuan BPK terhadap penanggulangan kemiskinan tahun 2021-2023 triwulan tiga,” ungkapnya.
Lanjut Moh.Fadli, pihaknya masih menunggu materi dari sekretariat DPRD, terkait apa yang menjadi sasaran pokok untuk dibahas bersama Bappelitbagda dan OPD terkait yang menangani program penanggulangan kemiskinan.
“Pansus ini baru dibentuk, sehingga masih dilakukan penjadwalan apa yang menjadi proses pembahasan Pansus akan ditentukan setelah mendapatkan materi, “ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila materi tersebut telah diterima, pihaknya akan mengundang Bappelitbagda membahas apa yang menjadi temuan LHP BPK.
“Terkait dengan materi temuan, saya belum bisa memberikan informasi karena drafnya belum kita terima , karena pimpinan DPRD baru menyampaikan ke sekretariat lewat pertemuan BPK di Provinsi Sulawesi Tengah,” terangnya.
Ia menuturkan, dalam waktu dekat informasi terkait temuan BPK akan segera dibahas untuk langkah perbaikan tahun berikutnya.
“Berkaitan dengan LPH penanggulangan kemiskinan yang penting dihadirkan yaitu Bappelitbagda sebagai leading sector yang menyusun segala perencanaan pembangunan Parigi Moutong, “bebernya.
Ia menambahkan, hal tersebut tentunya akan menjadi bahan informasi bagi Pansus.
“Berdasarkan informasi pimpinan terdapat tiga kabupaten yang menjadi temuan BPK, karena pimpinan DPRD yang menerima langsung LHP dari BPK, karena tiga kabupaten itu memiliki masalah yang sama Penanggulangan Kemiskinan,” pungkasnya.
