Palu, Seruanrakyat.online– Bermula dari infomasi yang disebar oleh akun anonim Satria Bajahitam di salah satu grup Facebook Info kota Palu (Inkop) menyebutkan nama Indrawati salah seorang staf di RSUD Undata Palu yang mengatur pembagian proyek pada sejumlah kontraktor.
Pemilik akun tersebut dengan berani menyebutkan, jika Indrawati tidak segan meminta fee atau komisi di depan informasi kemudian berdasarkan penelusuran media ini diketahui untuk bisa mengerjakan proyek kontraktor diduga dimintai komisi dari 20 hingga 30 persen dan harus bayar di depan.
Berdasarkan isu yang dibagikan akun anonim tersebut media ini mecoba memverifikasi kebenaran informasi yang disebar akun anonim Satria Bajahitam.
Indrawati diketahui sebagai salah seorang staff yang kerap berpindah tempat kerja, dan disebut sebut menjadi orang paling dipercaya oleh dr Reny Lamadjido yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulteng.
Hal mengejutkan lainnya berdasarkan bisik bisik pelaku kontruksi di Provinsi, ruangan dari Indrawati di RSUD Undata Palu kerap ramai ditunggui oleh sejumlah rekanan yang diduga ingin melapor agar bisa mendapatkan pekerjaan.
Kuasa Indrawati bak ‘matahari’ kedua yang lebih bersinar dibanding pejabat lainnya yang ada di RSUD Undata Palu bahkan direktur sendiri.
Selain Indrawati ada Rio Lamadjido juga disebut ikut terlibat dalam bisnis makelar proyek di RSUD Undata Palu.
Tandem dua nama itu disebut sebut menjadi penentu rekanan siapa yang akan mengerjakan proyek RSUD Undata Palu.
Sementara itu Indrawati yang coba dikonfirmasi Kamis, 25 September 2025 via WA bernomor 08114505XXX membantah isu tersebut.
“Itu fitnah yang kejam pak, saya sebagai staf tidak tau menahu terkait pengadaan di Undata,” singkatnya.
Demikian juga Rio Lamadjido yang coba dikonfirmasi ke WA 08522249XXXX belum memberikan tanggapannya.
Direktur RSUD Undata, drg Heri yang dikonfirmasi membantah isu tersebut, menurutnya isu itu tidak benar.
“Semua sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak ada intervensi dari siapapun. Apalagi nama Indrawati tidak punya kewenangan untuk mengatur itu,” bantahnya.
Senada dengan Direktur RSUD Undata, Chandra PPK di Rumah sakit juga memberikan jawaban yang sama jika isu itu tidak benar. Menurutnya Semua proses pekerjaan di RSUD Undata sudah dilakukan sesuai Juknis yang berlaku,” pungkasnya.
