PARIGI MOUTONG, seruanrakyat.onine-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, Mohamad Fadli, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta retribusi pasar.
Hal itu ia ungkapkan dalam rapat Banggar DPRD Parimo yang di hadiri Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Zulfinasran Achmad, di ruang rapat paripurna, Selasa 17 November 2026.
Fadli menjelaskan, optimalisasi PAD di Kabupaten Parimo memerlukan pendekatan berbasis data yang akurat serta sistem pengawasan yang ketat.Sehingga, dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Ia menilai, sektor retribusi pasar dan pemanfaatan alsintan belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah, padahal kedua sektor tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan PAD
Fadli yang juga Wakil Ketua Komisi II menegaskan, khusus retribusi pasar, pihaknya masih meminta penangguhan penetapan proyeksi PAD sebelum ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027.
“Ada beberapa penetapan PAD kami minta ditangguhkan dulu, salah satunya retribusi pasar, untuk dihitung kembali bersama OPD terkait,” ucapnya.
Menurutnya, skema penagihan retribusi pasar harus melibatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, skema tersebut belum ada kesepakatan final terhadap formasi dan mekanisme pelaksanaannya.
“Kita sudah bersepakat bahwa kita akan menggunakan tenaga PPPK dalam hal penagihan. Namun, formasi itu belum ada kesepakatan riil yang kita ambil bersama,” ujar Fadli.
Lanjut ia, sejau ini pendapatan pasar belum mencerminkan potensi riil yang dapat diperoleh pemerintah daerah. Bahkan, angka yang diproyeksikan dinilai masih jauh di bawah potensi sebenarnya.
“Perhitungan yang tidak rasional dan mengabaikan realisasi tahun sebelumnya harus dihentikan. Sama halnya, kita membiarkan pendapatan daerah bocor, yang seharusnya menjadi potensi ril justru tidak dimanfaatkan,” bebernya
Selain retribusi pasar, Fadli juga menyoroti pemanfaatan aset daerah, khususnya alsintan, yang menurutnya berpeluang menjadi sumber PAD baru.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil studi tiru Komisi II DPRD Parimo ke Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pemanfaatan alsintan yang dikelola Dinas Pertanian mampu menyumbang PAD hingga ratusan juta.
“Kalau metode ini dilakukan Pemda Parimo, justru berpeluang menambah sumber PAD baru, apalagi kita memiliki alat alsintan, baik pengadaan sendiri maupun hibah pemerintah pusat, tetapi sampai saat ini belum kita kelola sebagai sumber PAD,” ungkapnya.
Fadli menjelaskan, berdasarkan data yang diterima Komisi II, terdapat 24 unit alsintan dan satu unit drone pengadaan tahun 2025.
Namun, kata ia, data tersebut belum mencakup keseluruhan aset yang berasal dari pengadaan pemerintah daerah maupun hibah pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sejak tahun 2015.
Menurutnya, pendataan menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah aset sekaligus menghitung potensi pendapatan yang bisa diperoleh pemerintah daerah.
“Tergantung kemauan pemerintah daerah kita, apakah mau dijadikan sebagai sumber PAD atau tidak, regulasinya sudah ada tidak mesti membuat regulasi baru, tentang retribusi pemanfaatan aset daerah yang tertuang dalam peraturan daerah, pajak dan retribusi,” pungkasnya











