Parigi Moutong, seruanrakyat.online – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dari Fraksi PDI-Perjuangan, Fathia, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera memberikan kepastian terkait kelanjutan kontrak dokter spesialis di RSUD Tinombo.
Persoalan ini mencuat setelah adanya keluhan dari masyarakat, khususnya warga di wilayah terpencil Dusun 3, yang kesulitan mendapatkan pelayanan medis spesialis bagi anak-anak mereka yang terserang wabah diare dalam sepekan terakhir.
”Persoalan terkait pemutusan atau perpanjangan kontrak dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Tinombo itu agar bisa dipercepat solusinya, Pak Bupati atau yang mewakili,” ujarnya dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan reses anggota DPRD Parimo, Senin 19 Januari 2026.
Fathia mengungkapkan temuan di lapangan yang dinilai membebani masyarakat kurang mampu. Menurutnya, karena ketiadaan dokter spesialis anak, pasien terpaksa ditangani oleh dokter umum. Namun kata ia, meski tidak mendapatkan penanganan spesialis, warga tetap diminta membayar biaya pengobatan.
”Anehnya Pak, mungkin karena tadi tidak ada dokter spesialis anak, masyarakat yang tergolong miskin ini dimintai biaya. Padahal tidak ditangani dokter spesialis anak, hanya dokter umum, kemudian disuruh bayar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti masalah administrasi yang merugikan pasien kurang mampu. Ia menceritakan adanya pasien kelas tiga yang dimasukkan ke ruangan kelas satu, karena kondisi ruangan kelas tiga sedang direhab atau sedang dalam perbaikan, namun pasien tersebut justru dimintai biaya tambahan.
Dalam komunikasinya dengan pihak BPJS dan administrasi RSUD Tinombo, Fathia sempat menyarankan agar pembiayaan tersebut dialihkan melalui program jaminan kesehatan daerah.
”Saya bicara dengan administrasi RSUD Tinombo, saya bilang masukkan saja di program Berani Sehat. Masa ruginya masyarakat sudah tidak ditangani dokter spesialis, hanya ditangani dokter umum, kemudian pasien harus bayar,” tambahnya.
Fathia berharap, Pemda Parigi Moutong tidak membiarkan persoalan kontrak tenaga medis ini berlarut-larut, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di wilayah pelosok yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan milik pemerintah tersebut.
”Saran kami agar pihak pemerintah daerah secepatnya menyelesaikan persoalan perpanjangan kontrak dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Tinombo maupun rumah sakit lainnya,” pungkasnya.
