PARIGI MOUTONG, Seruanrakyat.online–Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong mencatat tunggakan utang Bantuan Sosial Daerah (Bansosda) untuk layanan kesehatan masyarakat miskin mencapai Rp 13 miliar yang hingga kini belum dibayarkan.
Walaupun sudah tercover dalam UHC dan Program andalan Gubernur Sulawesi Tengah “Berani Sehat” utang Bansosda itu tetap ada.
Anehnya, utang Bansosda ini masih berjalan sampai tahun 2024, dengan peningkatan yang cukup signifikan.
Hal itu diungkapkan, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Parigi Moutong, Darlin dalam rapat Dengar Pendapat yang diinisiasi oleh Komisi IV DPRD Parigi Moutong, bertempat di ruang paripurna, Senin 6 April 2026.
Ia menuturkan, meskipun program Bansosda sudah tidak dijalankan, Pemda Parimo tetap berkewajiban melunasi sisa utang tersebut.
Lanjut Darlin, dari total utang Bansosda sebesar Rp 13 miliar yang harus dibayar Pemda Parimo, jumlah terbanyak berada di RSUD Anuntaloko Parigi.
“Jadi utang Bansosda sekitar Rp 13 Miliar yang melekat pada tiga rumah sakit, yaitu RSUD Buluye Napoa’e Moutong, Raja Tombolotutu dan terbanyak ada di RSUD Anuntaloko Parigi,” bebernya.
Darlin bilang, sejak dirinya bertugas di Dinas Kesehatan, hutang Bansosda sudah ada, bahkan setiap tahunnya dilakukan pembayaran berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
Menurutnya, dana Bansosda ini sudah menjadi Temuan BPK. Sehingga, skema pembayarannya disarankan untuk dievaluasi agar dialihkan ke UHC.
Menanggapi hal itu, mewakili Kaban BPKAD, Kepala Bidang Anggaran Mulyati, membeberkan sebelumnya utang Bansosda berada di angka Rp 20 miliar. Namun, dari angka tersebut sebahagian besar sudah dilunasi dan tersisa sekitar enam miliar.
“Dari beberapa tahun sebelumnya, utang Bansosda berada di kisaran 20 miliar. Tetapi sudah dilunasi secara bertahap, dan menyisahkan sekitar Rp 6 miliar,” tuturnya.
Anehnya kata ia, dari sisa hutang itu, pada tahun 2024 terjadi peningkatan utang Bansosda yang signifikan, dengan tunggakan terbesar berada di RSUD Anuntaloko Parigi.
Dengan adanya peningkatan hutang tersebut, dirinya ditugaskan untuk melakukan pengecekan berdasarkan data pengguna By name by address.
Ia mengatakan, pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah besaran utang yang masuk ke BPKAD sesuai dengan jumlah pengguna Bansosda atau tidak.
Setahunya, setelah mendapatkan program UHC, data penggunaan Bansosda ini sudah berkurang, tetapi faktnya malah terjadi peningkatan hutang yang begitu besar berdasarkan data pengguna.
“Untuk itu, di tahun 2026 belum ada penganggaran pembayaran utang Bansosda, kami akan mengkroscek kemabli dengan semua pihak rumah sakit terutama RSUD Anuntaloko,” pungkasnya.
