PARIGI MOUTONG, Seruanrakyat.online – Rapat Paripurna pembahasan LKPJ 2025 di gedung DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) berlangsung dinamis dan memanas. Politisi PKB, Chandra Setiawan, memilih meninggalkan ruang sidang (walk out) usai menyampaikan kritik terbuka terkait penghormatan terhadap pejuang pemekaran serta kondisi internal lembaga legislatif.
Langkah tersebut bukan reaksi spontan, melainkan bagian dari sikap politik yang ia tegaskan di forum resmi, di tengah agenda evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Chandra menyoroti pentingnya kehadiran negara, dalam hal ini pemerintah daerah, untuk memberikan penghargaan yang layak kepada para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Parimo
Menjelang HUT ke-24 Kabupaten Parimo, Candra menilai belum terdapat skema penghormatan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi para tokoh yang berjasa dalam proses pembentukan daerah tersebut.
Ia mengusulkan agar para pejuang pemekaran didata secara resmi, kemudian dihadirkan secara khusus dalam setiap momentum peringatan HUT daerah.
Menurutnya, kehadiran tersebut tidak cukup bersifat simbolik. Para tokoh pemekaran perlu ditempatkan pada posisi kehormatan, termasuk penyediaan tempat duduk khusus dalam seremoni resmi sebagai bentuk pengakuan nyata dari pemerintah daerah.
Selain itu, ia juga mendorong pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi formal yang memiliki nilai historis dan dapat dikenang lintas generasi.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sejarah. Agar anak cucu mereka tahu bahwa ada peran besar yang pernah diperjuangkan,” tegas Chandra.
Ia menambahkan, bagi pejuang pemekaran yang telah wafat, penghargaan tetap dapat diberikan kepada anak atau ahli waris sebagai bentuk penghormatan berkelanjutan.
Sementara itu, terkait bentuk penghargaan lainnya, ia menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan skema yang dinilai layak dan proporsional, sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, Chandra juga menyoroti kondisi internal DPRD yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.
Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip kolektif kolegial dalam setiap proses pengambilan keputusan, serta konsistensi dalam menjaga produk-produk lembaga, khususnya keputusan paripurna.
Menurutnya, keputusan paripurna merupakan representasi tertinggi lembaga legislatif yang seharusnya dijaga bersama, bukan didiskreditkan secara prosonal atau lembaga DPRD.
“Marwah lembaga ini ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga keputusan yang kita hasilkan sendiri,” ujarnya.
Aksi walk out tersebut, lanjutnya, merupakan respons atas dinamika internal yang berkembang, sekaligus dorongan agar dilakukan pembenahan secara menyeluruh.
Ia berharap seluruh anggota DPRD dapat memperkuat soliditas, menjaga integritas lembaga, serta memastikan setiap keputusan yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan dan kepercayaan di mata publik.
Peristiwa ini menjadi sinyal bahwa di tengah agenda evaluasi kinerja daerah, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat kohesi internal lembaga legislatif, sekaligus memastikan penghormatan terhadap sejarah daerah tidak terabaikan di tengah dinamika politik yang terus bergerak.
