Anggota DPRD Parimo Dorong Pembentukan Panja Aset

Parigi Moutong, Seruanrakyat.online- Anggota DPRD Parigi Moutong, Adyana Wirawan dari fraksi Golkar, mendorong agar secepatnya dibentuk Panitia Kerja (Panja) aset.
‎
‎Hal itu, ia sampaikan usai anggota pansusus DPRD Parimo, Irawati,S.,AP. M,.AP membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah pada rapat paripurna, di gedung DPRD Parimo, Senin 21 April 2025.
‎
‎Adiana menegaskan, persolaan aset DPRD segera mengambil langkah untuk melakukan pembentukan Panja Aset, mengingat terdapat beberapa kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh mantan penjabat Pemda Parimo.
‎
‎”Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan, ini masalah aset harusnya dilakukan penertiban,”tuturnya.
‎
‎Bahkan, kata ia, puluhan kendaraan dinas yang masih terparkir rapi di halaman Kantor Bupati seringkali mendapat sorotan masyarakat soal pemanfaatannya.
‎
‎Menurutnya, apabila data aset pemda telah dilakukan secara tertip, dengan mudah bisa disajikan kepada publik.
‎
‎”Kami berharap, dimasa pemerintahan Erwin-Sahid, kita tertipkan semua aset, agar data aset kita bisa disajikan kepada publik,” bebernya.
‎
‎Pantauan media ini, sebelum didorong pembentukan Panja Aset, Adiana sempat menanyakan kepada Pansus LHP-BPK DPRD Parimo, soal temuan sekitar 1,6 miliar yang belum terselesaikan di tahun 2024.
‎
‎Adiana menilai, dari tenggang waktu yang diberikan Pansus 60 hari kepada OPD terkait untuk dilakukan pengembalian, harus dipastikan jangan sampai lewat dari waktu yang ditentukan.
‎
‎Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Parimo Mohamad Fadli, yang juga sekertaris Pansus LHP-BPK, menjelaskan, terdapat beberapa OPD yang belum melakukan pembayaran atas hasil temuan, telah berkomitmen untuk menyelesaikan sebelum 60 hari.
‎
‎”Berdasar Kerja-kerja pansus yang dilakukan pekan lalu sampai dengan saat ini diparipurnakan, semua OPD telah berkomitmen untuk dilakukan pembayaran sisah temuan sebelum 60 hari,” sebutnya.
‎
‎Adapun yang berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran sisah temuan tersebut, diantaranya, RSUD Raja Tomboltutu, RSUD Buluye Napoa’e, Dinas PUPRP, Dinas Pendidikan dan OPD lainnya.
‎
‎”Tentu kami tidak bisa menyampaikan datanya secara detail, karena ini buka pembahasan teknisi,”ujarnya.
‎
‎Fadli menambahkan, pencapaian penyelesaian sebelum LHP-BPK dilaporkan. Temuan terbesar ditahun 2024 yang paling tertinggi.
‎
‎”LHP-BPK tahun 2022-2023 tingkat penyelesaiannya itu di kisaran 3,6 sampai 14,5 persen, sekarang sudah mencapai 30 persen lebih, perlu diketahui kami telah berusaha mengudur laporan ini untuk melihat progresnya, bahkan LHP-BPK yang kami laporkan hari ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga menjadi problem kita semua,” pungkasnya.
‎
‎