Parigi Moutong, seruanrakyat.online- Bupati Parigi Moutong (Parimo) Erwin Burase meminta DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dalang dibalik Polemik usulan 53 titik lokasi atau sekitar 355.934.25 hektar Wilayah Pertambangan Rakyat (WP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Saya meminta DPRD bentuk Pansus, apabila ada temuan, segera memberikan rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH),” ujarnya saat ditemui awak media, di ruang paripurna DPRD Parigi Moutong, Selasa 28 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, adapun temuan yang dilakukan oleh Pansus harus terbuka dan transparan, agar bisa diketahui masyarakat Parimo.
Selain itu, kata ia, DPRD telah bersepakat akan segera membutuk Pansus, untuk mengusut lebih jauh polemik 53 titik WPR dan memanggil dinas terkait.
“Biarkan pansus bekerja, kami akan menunggu siapa yang melakukan usulan itu, kalau inisialnya saya tidak tahu, saya tidak mau ber andai-andai,” tuturnya.
Lanjut ia, apabila ada keterlibatan pihak pemerintah dibalik usulan tersebut, pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau memang ada keterlibatan pihak pemerintah, tinggal kita lihat sanksi apa yang harus diberikan berdasarkan aturan yang berlaku,” bebernya.
Ia berharap, pansus dapat bekerja lebih serius dalam menangani persoalan itu, karena DPRD mempunyai hak dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif,” pungkasnya.
