Minim Perangkat, Pelayanan di Disdukcapil Hanya Andalkan Tiga Loket

Parigi Moutong, Seruanrakyat.online – Akibat minimnya perangkat komputer, pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Parigi Moutong (Parimo), hanya mengandalkan tiga loket yang tersedia.
‎
‎Minimnya perangkat tersebut, menyebabkan terjadinya antrean, bahkan pengurusan dokumen administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan lain sebaiknya harus terhambat.
‎
‎Bahkan, salah satu warga dari Kecamatan Parigi Barat yang enggan disebut namanya, menuturkan, pelayanan di Disdukcapil, terkesan lambat.
‎
‎”Dari tadi kami menunggu pak, baru hanya tiga loket yang ba layani orang, kalau kemarin-kemarin banyak loket jadi pengurusannya cepat,” ujarnya
‎
‎Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Parigi Moutong, Asmadi, saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Selasa 25 November 2025, membenarkan bahwa pelayanan yang ada di kantor utama hanya menggunakan tiga loket, yaitu loket 6, 7 dan 8.
‎
‎Sementara, lanjut ia beberapa perangkat komputer lainnya masih digunakan di Kecamatan Lambunu yang merupakan program “Jemput Bola” untuk mendekatkan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat.
‎
‎”Jadi sebagian komputer kami gunakan dilapangan. Sebagiannya lagi kami sisahkan di kantor utama, agar kedua pelayanan ini jalan,” bebernya.
‎
‎Lanjut ia, untuk sementara, Disdukcapil baru melakukan dua pengadaan alat Adminduk, yaitu front office, yang nantinya akan digunakan di dua kecamatan Mepanga dan Taopa.
‎
‎Menurutnya, front office ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar masyarakat yang berada di bagian utara Parimo tidak lagi ke kantor utama dalam melakukan pengurusan adminduk.
‎
‎Ia menambahkan, perangkat komputer yang digunakan pada ruang pelayanan Adminduk sekitar 10 unit, tujuh unit diantaranya digunakan lapangan.
‎
‎”Kami juga menyadari Disdukcapil masih minim peralatan, hampir semua komputer itu pengadaannya mulai dari 2021-2023. Semoga ini menjadi perhatian Pemda,” pungkasnya.