Parigi Moutong, seruanrakyat.online–Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sutoyo, S.Sos, menyebutkan. Kartu LPG 3 Kilogram gratis yang menjadi salah satu program andalan Bupati dan Wakil Bupati Erwin-Sahid tidak berlaku di pangkalan.
Hal itu ia ungkapkan saat menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil kerja Pantai Khusus (Pansus) LHP DPRD Parimo, Selasa 3 Maret 2026.
Ia mengakui, menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait tidak berlakunya kartu gas LPG gratis di Pangkalan.
Ia menilai, program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong terkait isi ulang tabung LPG 3 Kilogram gratis, merupakan program yang sangat bagus dan
berpihak pada masyarakat.
Sayangnya, kata ia, fakta di lapangan disinyalir masih terkendala masalah koordinasi teknis yang membingungkan warga dan pemilik pangkalan.
”Program Pak Bupati ini sebenarnya bagus dan kami dukung, cuma perlu dirapikan teknisnya. Masalahnya, warga sudah pegang kartu gratis itu, tapi ketika mereka pergi ke pangkalan, pemilik pangkalan justru bertanya, Ini siapa yang mau bayar?,” ujarnya
Sutoyo mengatakan, informasi ini bukan sekadar asumsi melainkan laporan langsung dari warga di beberapa desa.
Ia juga mendesak Pemda Parimo, untuk segera melakukan verifikasi kembali dan perbaikan sistem pembayaran agar program tersebut berjalan dengan baik
”Ini bukan kita cari-cari di lapangan, tapi warga yang melapor. Saya sendiri menemukan kasus ini di tiga desa. Mereka bingung, kartu sudah di tangan tapi gas tidak bisa dibawa pulang karena belum ada kejelasan mekanisme pembayaran ke pihak pangkalan,” ungkapnya.
Selain itu, Sutoyo juga mengajak seluruh anggota DPRD Parimo untuk lebih proaktif mengawasi jalannya program ini di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
”Coba teman-teman anggota DPRD cek langsung di lapangan, terutama di desa-desa wilayah Parigi. Kasus seperti ini banyak terjadi. Kita ingin program yang niatnya baik ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa ada hambatan teknis seperti ini,” tandasnya.
Ia berharap agar sinkronisasi antara pemerintah daerah, agen, dan pangkalan segera dituntaskan agar kartu gratis yang dipegang masyarakat benar-benar dapat digunakan,”pungkasnya.
