PARIGI MOUTONG, seruanrakyat.online-Fraksi PDI-P Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong (Parimo) menegaskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ABPD 2027, harus berdampak langsung terhadap masyarakat.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Parigi Moutong Fathia dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi atas KUA-PPAS APBD 2027.
Fathia menegaskan, fraksi PDI-Perjuangan memandang kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara bukan sekadar instrumen teknokratis atau deretan angka di atas kertas.
Namun, bagi fraksi PDI-P APBD merupakan instrumen ideologi perjuangan.Sehingga, setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kata Fathia, fraksi PDI-Perjuangan juga memberikan sejumlah catatan khusus, dan mengapresiasi arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan pelayanan publik hingga penguatan sektor ekonomi.
“Fraksi PDI Perjuangan mempunyai prinsip ideologi yang tidak dapat di tawar dalam pelaksanaan APBD yaitu, kedaulatan petani dan nelayan,” bebernya.
Menurutnya, kedaulatan petani dan nelayan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, alokasi anggaran harus berfokus pada kebutuhan dasar, perbaikan irigasi, penyediaan sarana produksi pertanian, dan modernisasi alat tangkap nelayan.
Fraksi PDI-Perjuangan menegaskan, petani dan nelayan harus memegang kendali penuh atas hasil produksinya sendiri, agar kesejahteraan meningkat dan bisa naik kelas
Kemudian fraksi PDI-Perjuangan, mendorong pemerataan infrastruktur perlu ditingkatkan, mulai dari jalan, jembatan hingga fasilitas publik lainnya.
Selain infrastruktur, fraksi PDI-Perjuangan juga menekankan, pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui hilirisasi komoditas dan digitalisasi keuangan yang transparan.
“Kami menolak keras peningkatan PAD yang membebani masyarakat melalui pajak dan retribusi yang tidak berkeadilan,” ucapnya.
Fathia menambahkan, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi belanja aparatur dan kegiatan seremonial yang tidak produktif, agar APBD dapat dialihkan untuk program prioritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Di akhir penyampaian pandangan fraksi, Fathia menyatakan, fraksi PDI-Perjuangan menerima dan menyetujui KUA-PPAS APBD Parigi Moutong untuk ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
