PARIGI MOUTONG, seruanrakyat.online, Meperkuat tata kelola pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Adrudin Nur, mendorong pemanfaatan aplikasi E-Monev.
Hal itu ia ungkapkan saat mewakili sambutan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, pada kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Pelatihan Aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) di Auditorium, Senin 9 November 2026.
Ia menjelaskan, pemanfaatan aplikasi E-Monev merupakan langka penting dalam memperkuat pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, pembangunan daerah harus dilakukan secara terencana, terukur, tepat waktu, bermutu dan tertib administrasi yang dapat di pertanggungjawabkan.
Untuk memastikan hal itu, kata ia, pemerintah daerah membutuhkan informasih pelaksanaan kegiatan yang akurat berdasarkan bukti yang dapat di telusuri
“Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu
mengintegrasikan seluruh informasi gambaran paket pekerjaan, mulai dari nama dan nilai kontrak, OPD penangungjawab, penyedia, lokasi pekerjaan higga penyelesaian serah terima pekerjaan,” bebernya.
Lanjut Adrudin, dengan adanya E-Monev dapat mempermudah pemantauan setiap paket pekerjaan maupun sebaran peta pembangunan, yang di tampilkan pada administrasi Kabupaten Parimo sesuai titik lokasi pekerjaan.
Ia juga menekan, aplikasi tersebut dapat memberikan notifikasi atau peringatan dini potensi keterlambatan dan deviasi pekerjaan. Sehingga, lakah untuk memberikan korektif dapat di cegah lebih awal yang menghambat proses pembangunan.
Ia menambahkan, selain pemanfaat pembangunan, E-Moniv dapat memberikan akses pemantauan bagi Aparat Penegak Hukum (APH), pengawasan interen pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Termasuk PPK, PPTK, pengawas lapangan dan tenaga teknis juga diberikan akses untuk menyampaikan atau memperbaharui informasi progres pekerjaan sesuai kondisi lapangan,” ucapnya.
Ia menekankan, pemanfaatan modul aplikasi ini, tentunya mendukung langka koordinasi bersama APH berdasarkan kewenangan masing-masing, sesuai akses yang diberikan melaui kesepakatan dan masa berlaku yang di tetapkan.
Adrudin juga menegaskan, aplikasi E-Moniv tidak memberikan celah bagi penyedia dalam menghindari kewajiban serta memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai kontrak.
“Biasanya kepala OPD, pengawas dan PPK yang stres, kalau mendapatkan mitra yang slow response,” sebutnya.
Berbekal pengalaman sebagai mantan Kadis PUPRP Parigi Moutong, tentunya ia memahami betul tetkait persoalan pekerjaan yang di tangani pihak penyedia.
Sehingga, ia mengingatkan, agar para kepala OPD dapat memberikan penegasan terhadap penyedia untuk dapat mengawal proses pekerjaan mulai dari perencanaan hingga serah terima.
Ia berharap, di tahun berikutnya, penyedia tidak lagi mengunakan uang muka 30 persen dalam proses kontrak pekerjaan, hal ini tentunya menjadi salah satu sumber masalah terhadap pembagunan di daerah.
“Bahkan Bupati berkeinginan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Parimo, harus sesuai rencana yang berontasi pada hasil dan bisah dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
