Parigi Moutong, Seruanrakyat.online- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah menggelar rapat persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Kamis, 8 Mei 2025.
“Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya di Balai Prasarana Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara.
Rapat tersebut merupakan inisiatif Bappelitbangda bersama Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diketuai Sekretaris Daerah Zulfinasran. Diketahui, sekretariat Pokja PKP berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setempat, sementara Bappelitbangda menjadi bagian dari tim tersebut.
Kick Off Meeting PPSP dijadwalkan pada 19 Mei 2025. Jadi kami berinisiatif mengadakan pra-rapat lebih dulu,” ujarnya.
Dalam Kick Off Meeting nanti, Parigi Moutong mendapat pendampingan dari Balai Prasarana Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperbarui dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Ini merupakan hasil kerja sama Bappelitbangda dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) yang sebelumnya telah melakukan review dokumen tahun lalu.
Tahun ini kita bersyukur Parigi Moutong menjadi salah satu dari dua kabupaten di Sulawesi Tengah yang mendapat bantuan pendampingan SSK, selain Banggai,” tambahnya.
Namun, pemutakhiran data SSK masih harus dilakukan tahun ini. Sebab, dari total kecamatan, baru lima yang mendapat studi tera dari Dinas Kesehatan pada 2024.
I Nyoman menegaskan, dokumen SSK sangat penting sebagai syarat utama memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi dari pemerintah pusat. Minimal 50 persen dokumen harus rampung untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut.
Selain Dinas Kesehatan, penyusunan SSK juga melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappelitbangda, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Tahun ini anggaran Pokja PKP terkena rasionalisasi. Maka, rapat-rapat kecil kami integrasikan dengan kegiatan internal agar proses tetap berlanjut hingga pelaksanaan resmi pada 19 Mei,” pungkasnya.
