Parigi Moutong, Seruanrakyat.online Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), tengah merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, dengan fokus pada sinkronisasi antara sektor pertanian dan pertambangan.
Penyusunan dokumen ini juga, harus disesuaikan dengan Visi dan Misi kepala daerah terpilih.
Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, mengatakan penyusunan dokumen tersebut dilakukan sambil menunggu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2024. “Saat ini kami menyusun dokumen RPJMD, sambil menunggu pelantikan kepala daerah terpilih,” ujarnya, Rabu, 7 Mei 2025.
Irwan menjelaskan, RPJMD tersebut mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yang mengarahkan Parimo pada industrialisasi pertanian.
Dokumen itu juga akan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah baru.
Sesuai ketentuan, RPJMD harus rampung dan disahkan maksimal enam bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.
Namun, Irwan mengakui tantangan besar muncul dari meningkatnya aktivitas pertambangan emas yang mulai berdampak pada sektor pertanian. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada sinkronisasi rencana pembangunan agar sektor-sektor seperti pertanian, pertambangan, perkebunan, kelautan, dan perikanan bisa berjalan beriringan.
“Semua sektor harus diatur agar tidak saling mengganggu. Menambang ada tempatnya, begitu juga dengan pertanian dan sektor lainnya,” katanya.
Ia menambahkan, dalam praktiknya tentu akan sulit menghindari potensi gesekan di lapangan. Namun, dampak negatifnya harus diminimalisir demi kepentingan masyarakat.
“Sebagian masyarakat mendukung tambang, sebagian menolak. Yang penting jangan sampai menimbulkan konflik,” tegas Irwan.
Ia juga menyinggung soal Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang sudah mengatur pembagian kawasan agar saling mendukung dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Irwan menilai, meskipun sektor pertanian terbukti tangguh saat pandemi Covid-19, kontribusinya terhadap PAD belum sebesar sektor pertambangan. Karena itu, tidak menutup kemungkinan arah pembangunan akan cenderung menguatkan sektor tambang, tergantung hasil evaluasi RTRW oleh DPRD.
Terkait anggaran untuk industrialisasi pertanian, Irwan mengaku sulit menentukan persentasenya karena keterbatasan dana daerah, serta adanya alokasi wajib untuk sektor pendidikan dan kesehatan dari pusat. Meski begitu, sektor pertanian tetap akan mendapat porsi anggaran yang lebih memadai. “pungkasnya.
