PARIGI MOUTONG,seruanrakyat.online – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Hukum Tadulako, meminta, keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tidak menyampingkan status lahan pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut.
“Kehadiran PSN di Parimo, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat,”ujar Koordinator Bidang Advokasi LBH Rumah Hukum Tadulako, Nur Fitri, saat ditemui, Kamis 26 Juni 2026.
Nur Fitri menilai, pembangunan proyek tersebut harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat petani.
Khususnya, kata ia, daerah harus menjamin para petani dan pekebun yang telah lama menggantungkan hidup dari lahan yang mereka kelola
“Pembangunan merupakan kebutuhan penting bagi kemajuan suatu daerah, apalagi wilayah Kabupaten Parimo. Hanya saja, setiap proses perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis, harus dilakukan secara transparan, partisipatif, serta memperhatikan dampak sosial maupun ekonomi yang mungkin timbul ditengah masyarakat,”bebernya.
Ia juga menegaskan, jangan sampai masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian akibat berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga.
Fitri menuturka, sejauh ini sektor pertanian dan perkebunan telah terbukti memiliki peran penting dalam struktur pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Parimo
Selain menjadi sumber pendapatan masyarakat, sektor tersebut juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.
Bahkan ia, mengingatkan, Parigi Moutong pernah berlabel sebagai daerah lumbung beras Sulawesi Tengah. Kemudian, perkebunan kakao dan cingkeh merupakan komoditi unggulan yang telah terbukti disejumlah wilayah
“Parigi Moutong pernah berlabel sebagai daerah lumbung beras Sulawesi Tengah dan beberapa komoditi lainnya yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Mohon maaf, saya yakin tidak sedikit hasil pertanian orang tua kita, sudah mencetak rimbuan tokoh-tokoh sarjanah di daerah ini,” terangnya.
Lanjut ia, pendataan lahan, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyelesaian persoalan agraria secara adil dapat menjadi langkah penting untuk menghindari munculnya konflik di kemudian hari.
Menurutnya Pemerintah serta seluruh pihak terkait diharap dapat melakukan kajian yang komprehensif terhadap wilayah yang saat ini telah ditetapkan sebagai titik pelaksana PSN.
Fitri mendorong, agar masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi yang jelas mengenai setiap tahapan pelaksanaan kegiatan diwilayah PSN itu sendiri.
“Keterbukaan informasi dianggap sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga, apabila terdapat lahan pertanian masyarakat yang terdampak akibat dari rangkaian pelaksanaan kegiatan PSN didaerah, komunikasi untuk melahirkan solusi menjadi alternatif pertama dan utama,” tegasnya.
Ia berharap, program strategis nasional yang direncanakan di Kabupaten Parigi Moutong dapat berjalan lancar, memberikan manfaat ekonomi yang luas, sekaligus tetap menjaga keberlangsungan lahan pertanian dan perkebunan.
“Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kepentingan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak warga,” pungkasnya.
