PARIGI MOUTONG, seruanrakyat.online– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, Mohammad Irfain dari Fraksi Perindo menyebutkan, bantuan cetak sawah baru dari pemerintah pusat yang ada di Kecamatan Tinombo Selatan rusak akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Siaga.
Hal itu ia ungkapkan dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong, dengan agenda Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas pembahasan awal empat reperda, Senin 15 Juni 2026.
Irfain menjelaskan, secara nasional Parigi Moutong merupakan salah satu daerah yang
diakui oleh negara, dengan mempunyai lumbung pangan tersebar Indonesia.
“Buktinya kita mendapatkan batuan cetak sawah baru seluas 500 hektare dari Pemerintah pusat,” ujarnya.
Dari ratusan hektare itu, kata ia, Kecamatan Tinombo Selatan juga mendapatkan bantuan serupa. Sayangnya, dengan adanya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di berbagai wilayah Kabupaten Parimo, merupakan ancaman terhadap program ketahanan pangan.
Menurutnya, program cetak sawah baru merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan pasokan pangan bagi seluruh masyarakat.
Irfain menganggap, program tersebut terkesan diabaikan oleh pemerintah daerah. Pasalnya, aktivitas PETI di Parimo seakan tidak ada pendidikan tegas.
“Hal ini menandakan bawah terdapat pembangkangan kita di daerah terhadap program nasional yaitu ketahanan pangan,” bebernya.
Ia menegaskan, khususnya di Kecamatan Tinombo Selatan, pembukaan cetak sawah baru berdekatan dengan pertambangan emas ilegal.
Ia menilai, pengurukan ilegal ini, akan berdampak langsung ke Daerah Aliran Sungai (DAS) dan infrastruktur irigasi yang mengairi lahan pertanian.
“Padahal sudah dijelaskan aktivitas pertambangan tidak boleh berdampingan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tetapi faktnya yang terjadi adalah sebuah penghinaan terhadap program presiden,” tuturnya.
Ia menambahkan, apabila terjadi gagal panen massal di Tombo Selatan, akan ada demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut.
“Saat ini sudah musim hujan dengan intensitas tinggi, apabila terjadi gagal panen. Saya tidak menjamin akan ada gerakan massa lebih besar dari tahun 2022 silam,” ucapnya.
Irfain juga medesak, pemerintah daerah melalui APH yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera mengambil tindakan tegas terhadap maraknya aktivitas PETI di Kecamatan Tinombo Selatan.
Lanjut ia, proses ini dianggap penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan Pemerintah Daerah.
“Tangkap para pemdoal PETI, agar mengembalikan kepercayaan publik terhadap Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah,” terangnya.
Irfain menyebutkan, berdasarkan informasi dari warga sekitar, Wakil Bupati Parigi Moutong, juga mempunyai lokasi perkebunan di sekitar areal pertambangan emas ilegal yang ada di Desa Siaga.
Bahkan, irfain meminta agar Wakil Bupati segera menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut. Sehingga, tidak menjadi isu liar ditegah masyarakat.
Selain itu, ia juga menduga, ada cukong besar yang berupaya mengorganisir masyarakat untuk melegalkan aktivitas pertambangan yang ada di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan,” pungkasnya
