PARIGI MOUTONG, seruanrakyat.online– Terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ABPD 2027, Fraksi Keadilan Rakyat DPRD Parigi Moutong (Parimo) mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dorongan tersebut, disampaikan anggota fraksi Keadilan Rakyat Selpina Basrin dalam Pandangan Umum Fraksi atas kebijakan KUA-PPAS APBD 2027 di ruang paripurna DPRD Parimo, Selasa 14 Juli 2026.
Ia menuturkan, berdasarkan target pendapatan daerah tahun 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp1.448 terliun, Fraksi Keadilan Rakyat mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
Adapun sektor PAD yang harus di optimalkan, kata ia, berumsember dari pertanian, perikanan, perdagangan dan UMKM, sehingga tidak bergantung pada dana transfer pusat.
Selain mendorong optimalisasi PAD, Selpina juga menilai APBD 2027 lebih didominasi
belanja operasional Pemda Parimo yang mencapai angka Rp1.098 triliun.
Dari angka tersebut, ia meminta, pemda harus melakukan efisiensi terhadap belanja operasional di setiap program dan kegiatan, agar dapat diprioritaskan pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
Kemudian, belanja modal dan Infrastruktur Dasar
dinilai masih belum memadai untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.
Fraksi Keadilan Rakyat juga mendesak Pemda Parimo melakukan peningkatan anggaran terhadap pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi sarana pendidikan dan fasilitas Puskesmas, serta pembangunan pengaman abrasi pantai yang dinilai sudah membahayakan pemukiman warga.
Selpina menegaskan, sarana prasarana sekolah di daerah terpencil harus menjadi prioritas, terutama penguatan sektor pendidikan dan kesejahteraan guru.
“Pemerataan distribusi tenaga kependidikan harus dilakukan secara berkeadilan,” tuturnya.
Selain itu, Fraksi Keadilan Rakyat juga memberikan catatan terkait peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, pemerataan tenaga medis hingga ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan di seluruh wilayah Puskesmas pembantu.
”Kemudian cacatan terhdap transparansi Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Transfer
Terhadap pos BTT sebesar Rp8 miliar harus tepat sasaran dan akuntabel,” bebernya.
Fraksi Keadilan Rakyat juga meminta
APBD 2027 harus berpihak pada program penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan petani, nelayan dan pelaku UMKM untuk mengikis kesenjangan antarwilayah.
”Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif,” ucapnya
Fraksi Keadilan Rakyat mengingatkan jajaran eksekutif, bahwa APBD bukanlah dokumen keuangan tahunan di atas kertas semata.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong,” pungkasnya.
