Parigi Moutong, Seruanrakyat.online – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong (Parimo), geram saat rapat paripurna penjelasan Bupati terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2025, sebagian besar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ‘alpa’.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Parimo, Salimun Mantjabo dari Partai NasDem, yang menyoroti ketidakhadiran Kepala OPD pada saat rapat paripurna penjelasan Bupati atas APBDP, Senin 22 September 2025.
”Rapat hari ini merupakan hal yang penting, karena berkaitan dengan jawaban Bupati Parimo atas RAPBDP tahun 2025,” ujarnya.
Sayangnya, kata ia, dari 32 OPD yang ada dilingkup Pemerintah Daerah, hanya sebagian kecil hadir pada rapat paripurna.
”Saya menganggap, ini adalah sebuah tamparan marwa DPRD, karena hanya sebagian kecil OPD yang hadir. Kedepan harus ditegaskan agar kejadian seperti ini tidak terjadi terus menerus,” bebernya.
Selain Salimun, Candara Setiawan dari Partai PKB juga menyoroti hal yang sama. Menurutnya, Pimpinan DPRD harus segera membuat catatan terkait Kepala OPD yang tidak hadir saat rapat paripurna. Agar secara kelembagaan, bisa diberikan rekomendasi kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi.
”Kami melihat dan mengamati, apabila Bupati yang hadir pada saat rapat Paripurna, semua Kepala OPD pasti ikut hadir, tetapi kalau Bupatinya tidak hadir atau mendelegasikan kepada pejabat lain hanya sebagian kecil Kepala OPD yang datang ke DPRD,” terangnya.
Ia menambahkan, kedepan akan ada uji kompetensi atau Job Fit Assessment terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama, sebagai persiapan pengisian jabatan yang mengalami kekosongan.
”Hal tersebut merupakan momentum lembaga DPRD untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati Parigi Moutong, agar dilakukan evaluasi,” pungkasnya.
