Ratusan Dana Pokir Untuk Pengadaan Hand Traktor Raib, Salimun Mantjabo Minta DTPHP Tanggungjawab

PARIGI MOUTONG, seruanrakyat.online – Dana Pokok Pikiran (Pokir) Rp 300 juta lebih untuk pengadaan hand traktor diduga hilang, Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Salimun Madjabo dari Partai NasDem, meminta agar Dinas Tanama Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPH) ikut bertanggungjawab.

Hal itu ia ungkapkan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil Reses DPRD Parigi Moutong, Senin 18 Mei 2026.

Salimun menjelaskan, ratusan juta dana pokir yang diduga hilang, merupakan usulan tahun 2025 lalu. Dimana dana tersebut diperuntukkan untuk pengadaan hand traktor bagi kelompok tani.

Menurutnya, angka ratusan juta itu merupakan gabungan dana pokir dari beberapa anggota DPRD Parimo yang dititipkan ke Dinas TPHP, untuk dimasukkan dalam kode pengadaan hand traktor.

Sayangnya ditahun yang sama, pengadaan tersebut tidak dapat direalisasikan oleh Dinas terkait, alasannya alat pertanian berjenis hand traktor sudah diborong oleh Kementerian Pertanian.

Karena hand traktornya habis, kata ia, dinas yang bersangkutan berjanji akan melakukan pengadaan kembali di tahun ini dengan kode yang sama.

“Tetapi informasi terakhir yang kami terima pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Parimo, ternyata anggarannya sudah lenyap,” ujarnya.

Dengan nada tegas, Salimun meningkatkan, agar Dinas TPHP harus memperjelas pengadaan tersebut. Pasalnya, pokir yang kamis usulkan merupakan mata anggaran tahun 2025.

Ia menegaskan, apabila dana pokir tidak dapat direalisasikan sesuai kode pengadaan, harusnya Dinas TPHP melakukan koordinasi. Sehingga, tidak ada kecurigaan terikat peruntukan anggaran tersebut.

“Saya tidak tahu, apakah Keuangan yang tidak becus atau sebaliknya. Kalau tidak ada keterbukaan, saya akan datangkan masyarakat ke Dinas terkait untuk menuntut persoalan ini,” sebutnya.

Ia menambahkan, pengadaan hand traktor ini merupakan aspirasi masyarakat yang sebelumnya ia janjikan saat melakukan reses di daerah pemilihan.

“Selaku wakil rakyat saya merasa dirugikan, ini bukan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan petani kita, saya tidak mau tahu apapun cara hand traktor harus ada,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses