Parigi Moutong, Seruanrakyat.online-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong (Parimo), merekomendasikan ke Pemerintah Daerah agar enam dapur yang melaksanakan program Makanan Bergizi Gratis untuk sementara ditutup.
Penutupan tersebut, imbas dari dugaan keracunan program MBG yang dialami sejumlah siswa di SDK Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, dan SMP II Taopa Kecamatan Taopa, yang terjadi beberapa pekan kemarin.
Hal itu diungkapkan, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Sutoyo, S.,Sos, saat ditemui sejumlah awak media usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asisten I Aziz Tombolotutu, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Plt Direktur RSUD Buluye Napoae Moutong, Dinas Pendidikan, Kepala Puskesmas Taopa, Kepala Sekolah SMP II Taopa dan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Parimo, di ruang rapat paripurna, Senin 29 September 2025.
Sutoyo menjelaskan, adapun rekomendasi yang diberikan ke Pemda, tentunya untuk mencegah terjadinya dugaan keracunan yang berkelanjutan terhadap penerima manfaat program MBG.
Menurutnya, secara garis adminstratif, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melakukan interfensi terhadap progam MBG.
“Mulai dari rekrutmen tenaga kerja hingga ahli gizi bisa dilakukan interfensi, saya kira tetap, ya, Pemerintah Daerah itu harus bertanggungjawab,” bebernya.
Lanjut ia, enam dapur SPPG yang beroperasi di wilayah Parigi Moutong, DPRD mengusulkan agar segera diberhentikan sementara selama 10 hari kedepan.
“Sembari menunggu poin-poin Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dilengkapi penyedia maupun pemerintah daerah, bahkan sampai saat ini tujuh siswa yang mengalami keracunan dirawat di RUSD Buluye Napoae Moutong
tidak mendapatkan tanggungan bantuan BPJS,” tuturnya.
Sutoyo juga menyebutkan, salah satu SOP yang dimaksud adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum di penuhi enam dapur SPPG tersebut.
Ia menekankan, selama 10 hari kedepan enam dapur itu sudah melengkapi SOPnya, baru bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya, dengan memperhatikan standarisasi penyediaan program MBG.
“Apabila kenyataan dilapangan dari enam dapur ini tidak mengindahkan dan terus melakukan aktivitasnya, terserah mereka, yang jelas kami sudah tekankan ke Pemda untuk dilakukan pentupan sementara,” terangnya.
Ia juga menyadari, dengan adanya program MBG yang digagas pemerintah pusat sangat bermanfaat dan membatu masyarakat, terutama bagi penerima manfaat.
Kemudian, diwaktu yang sama Plt Kepala Dinas Kesehatan Parigi Moutong, I Gede Widiadha menyebutkan, terkait dengan dugaan keracunan MBG yang menimpah sejumlah siswa di SMP II Taopa, belum bisa dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Kami harus menunggu sampel yang kami kirim ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), apabila hasilnya sudah keluar baru bisa kami menyimpulkan, statusnya KLB atau bukan,” sebutnya.
Untuk dugaan sementara, kata ia, gejala keracunan disebabkan oleh MBG, tetapi untuk mencari tahu penyebab utamanya masih menunggu hasil sampelnya.
“Apakah penyebab utamanya adalah daging, sayur, atau buah-buahan, itu harus dipastikan terlebih dahulu,” ucapnya.
Ia menambahkan, terkait dapur SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai, Dinkes telah mengeluarkan tiga rekomendasi yaitu, sumber air yang digunakan harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, penjamah makan belum dilatih secara khusus, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan beberapa SOP lainnya.
