Parigi Moutong, seruanrakyat.online– Dugaan keracunan MBG yang terjadi pada sejumlah siswa SMP Negeri 2 Taopa, Kecamatan Taopa yang terjadi pada Selasa 24 September 2025, yang di unggahan melalui akun Facebook bernama Reni Anggraini. kini Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Parigi Moutong Taopa Nunurantai,
tampak dipasangi garis polisi (Police Line).
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai ini, menjadi bagian Yayasan Berkah Nusantara Mandiri, untuk melaksanakan program MBG ini dibawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Penyegelan ini menimbulkan spekulasi banyak pihak, yang mengendus aroma tindak pidana yang dilakukan pihak SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai ataupun, pihak Yayasan Berkah Nusantara Mandiri, buntut menguapnya kasus dugaan keracunan sejumlah siswa SMP 2 Taopa, pada Rabu kemarin (25 September 2025).
Melansir dari, KabarSAURUS.online.com Sayangnya, upaya konfirmasi tim media ini kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Moutong melalui pesan singkat via WhatsApp, sejak Rabu kemarin, belum mendapatkan jawaban hingga berita ini diterbitkan.
Sementara itu, imbas dari penyegelan tersebut, membuat bangunan tersebut nampak sepi dari segala aktivitas pelaksanaan program MBG.
Kasus dugaan keracunan yang siswa SMP 2 Taopa ini, menggenapkan dua catatan buruk program MBG di kabupaten Parigi Moutong yang dilaksanakan dua SPPG berbeda.
Seperti pemberitaan media ini sebelumnya, sekitar dua pekan lalu belasan siswa SDK Toboli Barat juga dilaporkan mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan dari program MBG, bahkan sempat dilarikan ke Puskesmas terdeka, diduga karena keracunan.
Sayangnya, sikap bungkamnya sejumlah pihak terkait dilingkup Pemda Kabupaten Parigi Moutong, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) daerah ini saat itu, seakan memberi kesan menganggap remeh, kejadian dugaan keracunan yang menimpa belasan siswa SDK Toboli Barat tersebut.
Berdasarkan pantauan media ini, adanya dua kejadian dugaan keracunan siswa dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Parigi ini ditambah dengan peran serta dan pengawasan minim bak lembek terhadap SPPG sebagai pelaksana kegiatan, seakan jadi pemicu desakan untuk merubah konsep pelaksanaan bahkan penolakan terhadap program MBG di Kabupaten Parigi Moutong, dari sejumlah masyarakat melalui platform media sosial.
Pasalnya, dengan adanya dua kejadian dugaan kasus keracunan yang terjadi didaerah ini, membuat sejumlah kalangan masyarakat beranggapan jika Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, tidak mampu memberikan jaminan keastian antara Makanan Bergizi Gratis dan Makanan Tidak Bergizi Gratis.
Padahal, konsep Program MBG yang kerap dipaparkan Presiden Prabowo Subianto, pada beberapa pidatonya diberbagai kesempatan, telah berhasil membangun kepercayaan sebagai besar masyarakat Indonesia, jika terlaksana dengan baik, program MBG tidak hanya berbicara mampu dalam pengentasan stunting, tetapi juga mampu memberikan dukungan disektor ekonomi masyarakat desa, membatu para ‘pahlawan pangan’ (petani dan peternak), serta mendukung kemajuan UMKM di daerah.
Hal ini, seperti disampaikan Koordinasi Pendidikan, Ekonomi dan Kearifan Lokal, Komunitas Pemuda Kreatif Independen Kabupaten Parigi Moutong, Iksan, kepada kepada media ini, melalui via telepon seluler (Kamis, 25 September 2025).
Iksan mendesak, agar Pemda Parigi Moutong segara membentuk tim Investigasi terkait dugaan keracunan yang terjadi pada dua sekolah di daerah ini, serta meminta pemerintah membentuk tim kerja untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG tersebut.
”Jangan Sampai Pemda Parigi Moutong dianggap tidak mampu menjabarkan isi kepala bapak Presiden kita yang notabene ini merupakan salah satu program strategis nasional. Semestinya Pemda tidak boleh berpangku tangan atau sekedar terima laporan dari kegiatan SPPG saja. Meskipun, saat ini mungkin belum ada aturan yang mengikat yang secara spesifik terkait tugas dan fungsi Pemda dalam program ini. Namun, Pemda Parigi Moutong sudah selayaknya, memberikan kepastian hukum rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, yang notabene menjadi sasaran dalam program MBG ini,” pungkasnya.
