PARIGI MOUTONG,seruanrakyat.online– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Parigi Moutong (Parimo), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan konflik politik, guna mempermudah penyaluran dana partai politik.
Kepala Bidang Politik, Yamin T. Noho menjelaskan, rakor ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Kesbangpol, sebelum dilakukan penyaluran dana bantuan partai politik.
“Rakor ini bagian dari penguatan bagi OPD terkait, sebelum dilakukan penyaluran dana Parpol,” ujarnya saat ditemui sejumlah awak media, Kamis 11 Juni 2026.
Yamin menilai, biasanya struktur kepengurusan partai politik sering terjadi konflik internal, seperti dualisme kepemimpinan maupun konflik lainnya.
Selain itu, kata ia, apabila terjadi dualisme kepemimpinan, tentunya akan berdampak pada penyaluran dana Parpol itu sendiri.
“Apabila terjadi hal serupa, dana hiba partai politik tidak dapat kami cairkan, karena dianggap status kepengurusannya tidak sah,” bebernya.
Yamin menegaskan, penerima bantuan dana Parpol harus sesuai dengan data partai yang terdaftar di Kesbangpol.
“Pertanggungjawaban dana hibah Parpol juga diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Olehnya itu, struktur kepengurusan partai politik harus jelas,” tuturnya.
Ia juga menambahkan, kegiatan rapat koordinasi nantinya akan dilakukan kembali pasca penyerahan dana hibah ke masing-masing partai politik.
Adapun hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu Ketua Bawaslu Parigi Moutong, Moh.Rizal, Komisioner KPU, Iskandar Mardani, dan sejumlah pengurus partai politik
