PARIGI MOUTONG, Seruanrakyat.online– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong (Parimo) Arnol Aholai dari Partai Perindo, menggelar reses di Desa Pelawa Induk Kecamatan Parigi Tengah, Kamis 23 April 2026
Dihadapan warga, Arnol menegaskan, semua aspirasi yang sudah diusulkan akan ditindaklanjuti melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).
Menurutnya, pokir Anggota DPRD merupakan hak masyarakat di daerah pemilihan. Sehingga, wajib untuk ditunaikan dalam bentuk bantuan yang diserap saat kegiatan reses.
“Tahun sebelumnya terdapat beberapa rumah ibadah, TPA dan fasilitas sosial yang telah mendapatkan bantuan, dengan angka yang berbeda,” ujarnya.
Selain rumah ibadah, kata Arnol, bantuan perlengkapan prasmanan bagi kelompok ibu-ibu rumah tangga sebahagian telah dipenuhi,
Lanjut ia, untuk tahun ini, dirinya akan memberikan perhatian khusus pada pelestarian adat di Kecamatan Parigi Tengah.
”Dalam waktu dekat baju majelis adat sudah mau dicetak untuk satu kecamatan Parigi Tengah. Bajunya lengkap dengan siga dan sarung, kalau untuk ibu-ibunya sampolu, kemudian ada rebana satu set. Kita ingin orang tua adat kita punya seragam kebanggaan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyebutkan akan mengalokasi sebahagian dana pokir untuk pembangunan TPA di Desa Binangga sesuai usulan dari pemerintah desa dan masyarakat.
Arnol memberikan sinyal hijau untuk penimbunan jalan menuju pemakaman di Desa Pelawa Induk, namun dengan catatan adanya kesepakatan bersama.
”Nanti dihitung dulu dari dinas PUPRP anggarannya yang dibutuhkan, tetapi kalau anggarannya sampai ratusan juta, saya belum mampu. Intinya harus ada kesepakatan, jangan ada perdebatan karena anggaran pokir itu sifatnya terbatas,” bebernya
Selain dana pokir, Arnol juga mensosialisasikan berbagai program bantuan dari Pemerintah Kabupaten, mulai dari alat bantu bagi lansia di Dinas Sosial hingga bantuan pertanian.
”Apabila ada warga yang butuh kursi roda atau alat bantu dengar, segera didata. Begitu juga di Dinas Pertanian, ada bantuan bibit jagung dan obat-obatan pertanian. Syaratnya harus lewat proposal kelompok tani yang terdaftar, tidak bisa pribadi,” sebutnya.
Menutup penyampaiannya, ia memberikan klarifikasi terkait tertundanya perbaikan jalan Desa Matolele. Menurutnya, anggaran tersebut sempat hilang karena adanya pemotongan anggaran dari pusat.
”Jalan Matolele ini sudah berkali-kali kita ingatkan ke Pak Gubernur. Seharusnya sudah turun, cuma kemarin anggarannya dipotong oleh Presiden sehingga hilang. Sekarang solusinya harus dibuatkan kembali proposalnya. Kami siap membackup, tapi bantu kami dengan penyusunan proposal dan data yang akurat,” pungkasnya.
